Jakarta (RakyatRukun.com) – Dilansir dari halaman setkab.go.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui, saat ini ada 183 usulan pemerintah untuk pemekaran wilayah, oleh karena anggaran yang terbatas, pemerintah sementara melakukan moratorium. Namun khusus untuk Papua, usulan pemekaran yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke daerah tersebut, muncul aspirasi pemekaran untuk mempercepat pembangunan disana sekaligus menjaga situasi keamanan. “Di antaranya, yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, ada Papua Tengah, Papua pegunungan tengah,” kata Mendagri menjawab wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10) sore. Dijelaskan Mendagri, di Papua itu ada 7 suku besar. Yang sudah bulat itu di Papua Selatan. Mereka meminta kepada Gubernur juga menyetujuinnya. Adapun wilayah Papua Selatan itu meliputi Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, kurang satu baru dikembangkan kota Merauke. Kemudian untuk yang di pegunungan tengah, lanjut Mendagri, ada aspirasi juga dari namanya Lapago yang pusatnya di Jayawijaya, itu Wamena, ini juga ada pegunungan tengah. Nah disini ada juga permintaan Papua Tengah, ibu kotanya di Timika, namanya Mepago. “Kita dengan keterbatasan anggaran yang ada, maksimal hanya bisa dua yaitu Papua Selatan yang sudah, yang Gubernurnya mau dan para Bupati juga mau, Insyaallah, aspirasi kuat di sana dan untuk Pegunungan Tengah ini, kita sinkronkan dulu,” terang Tito. Bagaimana kalo Mepago dan Lapago menjadi satu, sementara yang di utara namanya Tabi dan Sarere ya, yang meliputi beberapa kota Jayapura, kabupaten-kabupaten ini menjadi satu juga, jadi di utara ada satu, tengah satu, bawah satu. “Itu kira-kira idealnya, idealnya lagi sih lima ya tetapi anggarannya enggak cukup, itu kemudian kita harus lakukan bertahap. Nah yang kita lihat sudah ada satu suara itu di Papua Selatan, sementara untuk Papua pegunungan tengah silahkan dulu diskusikan, aspirasi dari bawah, kalau sudah cocok mungkin disepakati tetapi kalau enggak cocok, ya mungkin nanti dulu gitu,” terang Tito. Mengenai kemungkinan munculnya reaksi daerah lain jika pemekaran Papua diproses saat ini, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, ini situasional. Selain itu, lanjut Tito, dasarnya data intelijen, selain itu data-data lapangan juga ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…