Kasus perkawinan sedarah yang tengah viral di Indonesia saat ini melibatkan sepasang kakak beradik asal Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ansar (32) diduga menikahi adik bungsunya dari tujuh bersaudara lantaran sang adik diduga telah hamil 4 bulan. Dugaan pernikahan sedarah ini terjadi 6 enam hari lalu, sebelum istri sah Ansar, Hervina (28) melaporkan pernikahan sedarah ini ke Polres Bulukumba, Senin (1/7/2019).

Peristiwa ini sudah terdengar oleh ayah kandung dari pasangan tersebut. Meski dirinya dan keluarga mengaku sebelumnya tidak mengetahui kebar dari pernikahan kakak-adik tersebut. Mustamin, ayah dari Ansar dengan FI (20), mengaku sangat malu atas pernikahan kedua anak kandungnya tersebut. Bahkan, Mustamin sampai berharap agar kedua buah hatinya dijatuhi hukuman setimpal karena tindakan yang dilakukan keduanya. Termasuk hukuman adat berupa ri-labu, yaitu ditenggelamkan di laut dengan cara dimasukkan ke karung.

Ri labu sendiri merupakan salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan bagi pelanggar norma kesusilaan atau malaweng di tanah Bugis. Sebenarnya ada hukuman mati lain yang tak kalah mengerikan dari itu. Namun, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai hukum adat di tanah Bugis berikut ini.

Hukum Yang Berakar Dari Kebudayaan

Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting.

Dalam penelitian hukum tentang perkembangan hukum adat di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Ahmad Ubbe, diuraikan bagaimana kebudayaan bugis mengatur tentang pergaulan antara wanita dan laki-laki. Bagaiamana posisi hukum adat yang sangat strategis dalam pembentukan sistem hukum nasional

Pergaulan yang dianggap tercela atau melewati batas atara wanita dengan laki-laki, menurut penelitian yang dilakukan oleh dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2005 tersebut, dikenal dengan sebutan malaweng.

Terdapat tiga tingkat malaweng, yaitu:

  1. Malaweng pakkita (gerak-gerik mata yang terlarang atau sumbang mata);
  2. Malaweng kedo (perbuatan, atau gerak-gerik dan tingkah-laku yang terlarang, tingkah laku sumbang);
  3. Malaweng luse (perbuatan meniduri atau seketiduran dengan orang yang terlarang  atau sumbang seketiduran).

Pelaku malaweng pakkita dan malaweng kedo, meski tetap dianggap melakukan perbuatan tercela, tidak mendapatkan hukuman yang keras. Namun, lain halnya dengan pelaku malaweng luse, dimana perbuatan yang dilakukan disamakan dengan perbuatan binatang (gau olokolok), yang akan mendapat hukuman berat, yakni dihukum mati dengan cara yang sangat mengerikan.

Terhadap pelaku malaweng luse, ada dua pilihan hukuman mati yang dihadapi, yaitu dengan cara ditenggelamkan ke laut (ri labu) atau dibuang ke tebing. Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai malaweng antara lain pacaran, bercumbu rayu, perbuatan cabul yang disetujui bersama atau dengan kekerasan, perzinaan menurut hukum Islam, membuat perempuan hamil di luar perkawinan, perkosaan dan hidup bersama, sebagai suami isteri di luar nikah.

Ada alasan yang sangat mengapa masyarakat bugis sangat menentang malaweng, sebab perbuatan ini dianggap menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat. Oleh karena itu, tubuh dan darah pelaku malaweng dianggap pantang untuk mengenai tanah Bugis. Melemparkan keduanya ke dalam laut dipercaya merupakan cara terbaik untuk memenuhi pantangan tersebut.

Malapetaka yang dimaksud, seperit dikutip dari kanon I La Galigo, antara lain “dikutuk oleh bawa langit dan seluruh isi bumi, meratalah gunung-gunung, rebah-runtuh kayu besar, mengering-gersang samudra, menjadi abu sagu, menjelma rumput-rumputan Sang Hiang Sri (Dewi Padi)18, dan punahlah orang-orang di bumi”.

Perbuatan tercela pelaku juga bisa menyebabkan sungai mengering karena lemahnya mata air, tanam-tanaman tidak berbuah, munculnya saling sengketa di masyarakat, hingga segala sumber makan pokok tidak ada. Jadi, dengan cara menenggelamkan pelaku ke dasar laut, diharapkan keseimbangan dalam masyarakat kembali terjadi.

Pentingnya Penegasan Hukum Adat Dalam Konstitusi

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti dipertahankan, terlebih keberadaannya dijamin konstitusi. Selain adanya hukum perundang-undangan pemerintah, diperlukan pula hukum sosial yang mengatur perihal adat dan budaya. Karenanya, eksistensi masyarakat hukum adat mesti diperkuat dan dilestarikan.

Ketua DPD Oesman Sapta Oedang (OSO) merasa berkepentingan mempertahankan eksistensi hukum adat. Menurutnya, hukum adat terkait kepentingan masyarakat daerah karena faktanya sebagian masyarakat memandang hukum adat lebih dipegang erat ketimbang hukum positif yang berlaku secara nasional. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari suku, adat, agama, dan memiliki banyak hukum adat di masing-masing daerah yang mesti dijaga keragamannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dukungan secara kelembagaan karena hukum adat terkait kepentingan daeah. Terlebih, daerah-daerah terpencil yang lebih memegang teguh keberadaan hukum adatnya. Apalagi, cukup banyak perkara yang penyelesaiannya menurut hukum adat yang ada di Indonesia, khususnya permasalahan tanah adat. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…