Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) resmi menetapkan menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus korupsi kasus suap KONI pada Rabu siang (19/9) kemarin. Menpora menambah jumlah pejabat kementerian yang tersangkut kasus Korupsi di tanah air.

Melansir Kompas TV, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan bahwa saat ini hasil pemeriksaan kinerja audit laporan keuangan masih terdapat 4 kementerian yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu PUPR, Kemenpora, KPU dan KPK dan disclaimer ada Bakamla. Imam Nahrawi tersangkut kasus suap dana hibah dari Komisi Olahraga Nasional Indonesia melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) yang juga telah berstatus tersangka secara bertahap dengan total senilai Rp 26,5 miliar.

Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai menterinya yang tersangkut kasus korupsi. Pengakuan Jokowi membenarkan hal tersebut dan telah menerima surat pengunduran diri dari Menpora pagi tadi. Presiden juga akan mempertimbangkan pengganti Menpora

Fakta-Fakta Kasus Suap Menpora

  1. Sebelum menjadi tersangka, tahun 2015 Imam Nahrawi mencetuskan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para atlet Olimpiade peraih medali emas, perak dan perunggu. Namun dihentikan pada tahun 2016 dan 2017 karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas terkait pemberian JHT bagi para atlet.
  2. Dua tersangka pemberi suap ialah Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johnny E Awuy. Sementara sebelum Menpora dan asisten pribadinya menjadi tersangka, 3 tersangka penerima suap lainnya telah ditangkap yaitu: Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Kemenpora Eko Triyanta. Kelimanya tertangkap OTT pada tanggal 18 Desember 2017.
  3. Dalam persidangan kasus OTT terhadap 3 tersangka penerima suap lainnya, nama Imam Nahrawi kerap disebut dalam sidang.
  4. Menpora menerima sejumlah uang melalui asisten pribadinya Ulum sebesar 14,7 milliar terkait penyaluran bantuan kepada KONI dari pemerintah melalui Kemenpora.
  5. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar kepada KONI sehingga total suap yang diterima sebesar 26,5 milliar.
  6. Suap terkait dana hibah pemerintah digunakan untuk keperluan pribadi dan pihak lainnya yang terkait.
  7. Imam Nahrawi dan Ulum diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Imam Nahrawi dan Ulum juga dijerat Pasal Penerimaan Gratifikasi
  8. KPK telah memulai penyelidikan pada 25 Juni 2019 dan sudah memanggil Nahrawi pada 31 Juli, serta 2 dan 21 Agustus 2019. Namun, Mempora terus mangkir hingga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut ditetapkan menjadi tersangka.
  9. Imam Nahrawi secara terang-terangan menyatakan bahwa dia tak melakukan apa yang dituduhkan oleh KPK. Dia menyatakan agar jangan menuduh orang sebelum ada bukti.
  10. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Imam Nahrawi menutup komentar pada akun media sosialnya untuk menghindari komentar warganet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…