Menteri Susi: Tenggelamkan, Bukan Dilelang!

Tercatat semenjak Oktober 2014, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan 503 kapal pencuri ikan. Penenggelaman kapal ikan asing yang terbukti melanggar hukum merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang menurun selama bertahun-tahun. Menteri Susi menegaskan, tindakan penenggelaman sebagai cara pemusnahan kapal mensimbolkan sikap tegas pemerintah untuk menumbuhkan efek jera dari pelaku maupun maupun masyarakat.

“Ini merupakan way out (jalan keluar) yang sangat cantik untuk negara kita menakuti bangsa/negara lain. Penyelesaian dengan cara ini seharusnya menjadi sebuah tradisi praktik penegakan hukum. Saya panggil Dubesnya, saya panggil pengusahanya baik-baik dengan makan siang kita jamu. Saya hanya cerita, saya akan eksekusi undang-undang, amanah negara ini untuk menyelesaikan masalah jadi bantu saya. Sudah itu saja. Kalau ada yang bandel ya kelewatan,” ungkapnya.

Mengapa Pelaku Masih Nekat?

Baru-baru ini beredar video kapal TNI Angkatan Laut yang ditabrak oleh kapal Vietnam saat hendak ditangkap di wilayah perairan NKRI. Vietnam termasuk salah satu negara yang paling sering memasuki zona wilayah kelautan Indonesia. Lalu apa yang membuat mereka tidak pernah jera melakukannya ?

Dilansir dari liputan6.com, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan asing tidak pernah jera melakukan pencurian atau ilegal fishing di laut Indonesia, sebab laut mereka tidak lagi memiliki banyak sumber daya. Sementara itu, kondisi laut Indonesia yang kaya akan hasil laut menjadi nampak seksi di mata para pelaku ilegal fishing tersebut.

“Apa yang terjadi dengan KRI kita (ditubruk) bukan pertama kali. Kenapa mereka enggak jera? ya namanya butuh bagaimana jera, di laut sendiri sudah tidak ada sumber daya laut,” kata Menteri Susi dalam acara konfrensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/4).

Susi menegaskan apa yang dilakukan TNI AL sudah benar. Sebab kapal asing yang masuk tanpa izin harus diproses dan ditindak.

Dia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir ini agresivitas kapal asing yang melakukan ilegal fishing kian meningkat, salah satunya di wilayah perairan Natuna.

“Sumber daya laut mereka sudah habis rata-rata jadi lari ke bawah (mencuri di laut negara lain),” ujarnya.

Selain itu, keagresifan tersebut juga didorong dengan adanya spekulasi bahwa kebijakan pemerintah Indonesia kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera untuk para pelaku. Dia menegaskan, penenggelaman kapal adalah hukuman paling ampuh untuk dapat memberikan efek jera. Oleh sebab itu dia menyatakan penjagaan keamanan kemaritiman harus lebih ditingkatkan.

“Sumber konflik di dunia akan beralih dari politik dan ideologi menjadi kebutuhan pangan dan laut menjadi salah satu sumber daya protein yang paling murah dan paling mudah didapat,” tambahnya Susi Pudjiastuti.

Berdampak Positif Pada Perikanan Indonesia

Menteri Susi menjelaskan, pemusnahan kapal ikan ilegal telah terbukti berdampak positif pada perikanan Indonesia untuk memberikan deterrent effect pada para pelaku praktik IUU Fishing. Selain itu, tindakan ini juga memberikan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara yang berdaulat.Melalui penenggelaman merupakan suatu kepastian hukum kepada semua orang. Investasi perlu kepastian hukum di sebuah  negara dan kita kasih kepastian hukum bagi pelanggar hukum. Tidak ada diskriminasi hukum. Di samping itu, pemusnahan kapal pelaku IUU Fishing juga terbukti memberikan dampak positif pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Tercatat bahwa produksi perikanan terus mengalami peningkatan.

Pada triwulan III 2015 produksi perikanan sebanyak 5.363.274 ton mengalami kenaikan 5,24 persen menjadi 5.664.326 ton pada 2016. Kenaikan kembali terjadi 8,51 persen di periode yang sama 2017 yaitu sebesar 6.124.522 ton. Di triwulan III 2018, produksi perikanan kembali meningkat 1,93 persen yaitu mencapai 6.242.846 ton.Sementara itu, pada triwulan III tahun 2018, PDB perikanan mencapai nilai Rp 59,98 triliun. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017 senilai Rp 57,84 triliun. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan PDB dari 6,85 persen di triwulan III 2017 menjadi 3,71 persen di triwulan III 2018, PDB perikanan mengalami peningkatan di setiap kuartal, begitu pula dengan jumlah produksi perikanan.

Menteri Susi menambahkan, berkat ketegasan Indonesia dalam memberantas IUU Fishing selama ini, neraca dagang perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Prestasi lainnya juga ditorehkan Indonesia sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia.

Lelang Kapal Pencuri Ikan Bukan Solusi

Berkaca pada berbagai capaian itu, ia menilai bahwa wacana pelelangan kapal eks ikan asing bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan IUU Fishing di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa yang lebih cocok untuk dilelang adalah ikan.

“Kalau ikan dilelang okelah. Tapi kalau kapal yang dilelang, kita jual lagi dan dijadikan alat mencuri lagi, akhirnya kita tangkap lagi untuk kedua kali. Apa mau jadi dagelan negeri kita?,” ucapnya.

Hal itu mengacu pada sejumlah kejadian di mana beberapa kapal yang melanggar hukum dan dilelang, digunakan kembali untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah tidak boleh ragu dan harus bersikap tegas untuk memberikan efek jera pada para pelaku dengan memusnahkan kapal tersebut.

“Tapi persoalannya kadang-kadang kita ragu, kita tidak confident. Baru dua tahun, oh kenapa enggak dilelang, kenapa enggak sayang itu barang ditenggelamkan. Sedangkan itu harga Rp 10 miliar, kalo dilelang Rp 1 miliar. Sementara (ikan) yang dicuri satu trip saja dia dapat Rp 3 miliar. Kamu sayang enggak sama ikan kita? Sumber daya ekonomi kita,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengapresiasi langkah pemerintah untuk memusnahkan kapal pelaku IUU Fishing. Bahkan ia menyarankan agar proses pemusnahan kapal ikan ilegal dipercepat sesaat setelah ditangkap.

“Saya selaku gubernur, sangat sangat setuju dengan penenggelaman kapal illegal fishing ini. Bahkan ini prosesnya terlalu lama. Seharusnya tangkap, seminggu (kemudian langsung) tenggelamkan. Sudah selesai. Soalnya begini, dari sisi aspek hukumnya, ketika itu jadi barang bukti dan tidak langsung dimusnahkan, mereka (bisa) banding. Nah, terus (kalau) kapal tangkapan itu sudah dalam kondisi gimana gitu, mereka bisa tuntut kita dan itu hak dia masih berlaku di situ. (Kalau) kemudian rusak, kan mereka bisa tuntut. Nah aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar, aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri,” ujarnya.

Merespons hal itu, Menteri Susi pun sependapat dan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mendorong percepatan penindakan kapal pelaku IUU Fishing yang masuk di perairan Indonesia. Sudah sepatutnya pemerintah melakukan langkah tegas agar tidak dianggap remeh oleh para pelaku ilegal fishing. Selain itu, perlu untuk menambah kekuatan patroli di wilayah perbatasan laut untuk meningkatkan keamanan dan penjagaan. Pelaku harus diberi efek jera sehingga tidak berani lagi untuk melakukan ilegal fishing. Namun, hal yang paling penting adalah kekompakan dan dukungan dari semua stakeholder pemerintah. Selain itu, diplomasi kepada negara-negara tetangga terutama di sekitar perairan Natuna akan terus ditingkatkan untuk meminimalisir terulangnya insiden serupa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…