Pasca Putusan MK. Mau nyoblos, pahami dulu syaratnya

Putusan Mahkamah Konsititusi (MK) yang diharapkan mengurangi golput tampaknya masih belum tepat. MK mengabulkan uji materi salah satunya terhadap Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait pemilih yang ingin pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Putusan tersebut menyebutkan bahwa pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat tujuh hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti sakit hingga menjalankan tugas.

Secara jelasnya, MK memutuskan untuk mengubah ketentuan jangka waktu bagi pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi H-7 sebelum pencoblosan. Sebelumnya, dalam Pasal 210 ayat 1 UU Pemilu mencantumkan bahwa pendaftaran ke DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Hal inipun tentu disambut bahagia bagi sebagian masyarakat yang belum sempat unutk mendaftarkan namanya di KPU terdekat. Banyak masyarakat yang kemudian berbondong-bondong mendatangi KPU.

Namun, apa yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan. Kedatangan masyarakat untuk mendaftarkan namanya di KPU terdekat ternyata ditolak oleh petugas. Alhasil mereka kembali pulang dengan tidak mendapatkan hak sebagai daftar pemilih. Petugas mengatakan bahwa masyarakat tersebut sudah lewat dari H-30 yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pemilih tidak termasuk dalam kriteria tertentu yang mengijinkan untuk mendaftar paling lambat H-7 pemilu. Seperti yang disampaikan MK jika pemilih yang dapat mendaftar H-7 pemilu adalah pemilih dengan kondisi tertentu, yakni sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

Putusan MK ini masih banyak dinilai salah kaprah oleh masyarakat. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui akan adanya ketentuan yang diperbolahkan mendaftar hingga H-7 pemilu. Namun, jika melihat dari ketentuan ini, masih banyak masyarakat pendatang yang tidak masuk kriteria belum mendaftarkan hak pilihnya. Oleh karena itu, hak suara mereka tidak dapat tersampaikan sehingga jumlah golput tidak berkurang secara signifikan. Dalam pertimbangan MK, disebutkan bahwa terdapat potensi sejumlah warga yang tidak terlayani hak politiknya dengan ketentuan tersebut. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa pemilih dapat mengalami kejadian tidak terduga yang membuat mereka harus pindah TPS.

Kejadian tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Bisa saja hal-hal tersebut terjadi H-1 sebelum pemilu. Waktu yang diberikan H-7 ini dirasa kurang tepat untuk dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang golput dikarenakan kondisi tak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan. Namun, MK juga mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyediakan logistik terkait pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam keadaan tertentu. MK menilai waktu paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara adalah batas waktu yang rasional. Memang jika diberikan waktu yang mepet dengan hari pemilu, dikhawatirkan pemilih yang mendaftar akan membludak dan tidak dapat tertampung. Jika hal ini terjadi maka pemilu akan berjalan kisruh dan berpotensi mengganggu pemilih tetap yang lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…