Pemerintah Buka Lowongan 100.000 CPNS Pada Oktober 2019

Kabar gembira bagi Anda yang ingin mengabdi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K/PPPK. Info terbaru disampaikan oleh Menpan RB Syafruddin. Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 segera dibuka. Rencananya, rekrutmen calon abdi negara dibuka pada triwulan ketiga, atau tepatnya Oktober mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Menpan RB, Syafrudin yang ditemui awak media dalam kegiatan Musrenbang Nasional 2019, di Shangrilla Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Formasi CPNS untuk tahun ini juga cukup banyak, yakni 100.000 lowongan. Syafruddin mengatakan, jadwal pembukaan seleksi CPNS memang belum ditetapkan secara resmi. Namun, diperkirakan sekitar Oktober 2019.

“Itu nanti untuk triwulan ketiga 2019,” ujarnya kepada wartawan, usai acara Musrembangnas, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Namun demikian, mantan Wakapolri itu menuturkan, penarikan CPNS akan tetap mengutamakan bagi para guru honorer. Syafruddin mengatakan, pada Juni nanti pemerintah juga akan membuka seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K/PPPK tahap II. Tidak seperti informasi mengenai CPNS yang telah umum diketahui oleh masyarakat, formasi P3K/PPPK masih terdengar asing. Pemerintah memang baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Lantas apa dan bagaimana bentuk formasi P3K/PPPK ini?

Dikutip TribunStyle.com, berikut informasi lengkapnya untuk rekrutmen PPPK/P3K.

1. Terbuka bagi profesional, diaspora, dan juga eks tenaga honorer

Untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK/P3K, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK/ P3K akan terbuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer.

2. Dapat Mengisi JF dan JPT

PPPK / P3K sendiri dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

“PPPK / P3K dapat mengisi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

Syafruddin berharap, melalui kebijakan ini diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Tanah Air untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki.

3. Peluang bagi eks tenaga honorer

PPPK/P3K sekaligus menjadi tempat bagi honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Tentu saja dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Hingga saat ini, PPPK/P3K bagi tenaga honorer masih diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

4. Masih Ada Seleksi

Kendati demikian, tidak berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK/ P3K. Masih ada proses seleksi yang harus dilaksanakan.

“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” tambah Syafruddin.

5. Syarat Usia Pelamar

Menurut PP 49/2018, batas pelamar PPPK/ P3K terendah adalah 20 tahun, sedangkan yang tetinggi adalah satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misal, tenaga guru batas pensiunnya 60 tahun, maka bisa dilamar oleh WNI yang berusia 59 tahun. Ini juga berlaku bagi jabatan lain.

6. Tahapan Seleksi

Ada dua tahapan seleksi PPPK/ P3K 2019, yakni seleksi administrasi dan kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan P3K/PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

7. Fasilitas Setara PNS

ASN yang berstatus PPPK/ P3K berhak atas fasilitas setara dengan PNS, kecuali jaminan pensiun. Hak dan kewajiban pun sama. PPPK / P3K akan mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

8. Formasi

Untuk kebutuhan formasi yang dibutuhkan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan jika teknis kebutuhan P3K / PPPK sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS. Nantinya, setiap instansi akan mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50%,” tutur Bima.

Penyelenggaraan PPPK/ P3K 2019 akan dilakukan secara terbuka, dan diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh masyarakat luas dengan syarat yang telah ditentukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…