Pemerintah Indonesia berhasil menang di Arbitrase Internasional

Kemenangan Pemerintah Indonesia dalam forum arbitrase internasional terkait perkara melawan Churchill Mining dan Planet Mining di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Putusan ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat.

“Kita memenangkan gugatan melawan Churchill Mining dan Planet Mining di arbitrase internasional di ICSID yang diputuskan tanggal 18 Maret lalu, gugatan mereka ditolak. Memang sebelumnya sudah kita menangkan tanggal 16 Desember 2016 kita sudah menang.

Tapi mereka minta annulment kembali. Pada tanggal 18 Maret yang lalu, ICSID menegaskan kembali kemenangan Indonesia dengan membatalkan gugatan mereka. Ini sudah menjadi final, tidak ada lagi upaya hukum,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (25/3/2019) di kutip dari detik.com.

Dia mengatakan, atas putusan ini, Indonesia terbebas dari gugatan sekitar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Selain itu, Indonesia mendapatkan penggantian biaya berperkara (award on costs) sebesar USD 9,4 juta.

“Dan kita dapat award dapat denda dari mereka, mereka yang harus bayar sekitar USD 9,4 juta sekitar Rp 140 miliar lebih. Ini akan kita tagih nanti,” ucap Yasonna.

Kasus ini bermula saat para penggugat menuduh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bupati Kutai Timur, melanggar perjanjian bilateral investasi (BIT) RI-UK dan RI-Australia. Bupati Kutai Timur dianggap melanggar aturan soal pencabutan izin pertambangan seluas 350 km persegi di Kecamatan Busang, Kutai Timur, pada 4 Mei 2010.

Para penggugat mengklaim pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia. Mereka kemudian mengajukan gugatan sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

“Ini yang pada tingkat pertama pada putusan 6 Desember, mereka kalah. Mereka menggugat kembali meminta annulment. Ada 3 hal yang mereka minta pada waktu itu. Pertama, bahwa tribunal ICSID dianggap telah melangkahi kewenangannya. Yang kedua, bahwa telah terjadi penyimpangan yang serius dari aturan prosedur yang mendasar. Yang ketiga adalah putusan telah gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan. Alasan dasar hukumnya tidak tepat atau tidak ada dasarnya,” tuturnya.

Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna mendapatkan apresiasi dari Pusat Studi Hukum Energi dan pertambangan (PUSHEP) Jakarta. Direktur eksekutif PUSHEP Bisman Bhaktiar mengatakan, kemenangan Indonesia dalam arbitrase internasional merupakan kado indah bagi dunia hukum pertambangan di Indonesia. “Selamat atas kemenangan Pemerintah Indonesia. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah atas upayanya yang serius selama ini, sehingga berhasil menang di Arbitrase Internasional,” kata Bisman di Jakarta, Selasa (26/3/2019) di kutip dari sindonews.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…