Defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan akan memberatkan anggaran negara. Sebelumnya diketahui bahwa BPJS Kesehatan dinyatakan defisit hingga Rp32,8 triliun pada tahun ini. Pemerintah sendiri berencana akan menaikkan tarif BPJS hampir dua kali lipat dari tarif sebelumnya. Melansir CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui kenaikan tersebut, hanya saat ini menunggu tanda tangan dari PP tentang hal tersebut. Agar masyarakat tidak resah atas berita kenaikan tarif ini, mari simak pentingnya kenaikan tarif BPJS bagi rakyat.

Membantu Keuangan BPJS Hingga 14 Triliun

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengajukan usulan kenaikan tarif BPJS sebagai berikut:

  • Iuran penerima bantuan iuran (PBI) : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 23.000)
  • Iuran peserta penerima upah – Badan Usaha : 5% dengan batas atas upah    Rp. 12 juta (sebelumnya Rp 8 juta)
  • Iuran peserta penerima upah – Pemerintah : 5% dari take home pay (sebelumnya 5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga)

Iuran peserta bukan penerima upah :


a. Kelas 1 : Rp. 120.000   (sebelumnya Rp 80.000)

b. Kelas 2 : Rp.   75.000   (sebelumnya Rp 51.000)

c. Kelas 3 : Rp.   42.000   (sebelumnya Rp 25.500)

Sedangkan skema kenaikan iuran dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

  • Iuran penerima bantuan iuran (PBI) : Rp. 42.000 (sebelumnya Rp 23.000)
  • Iuran peserta penerima upah – Badan Usaha : 5% dengan batas atas upah    Rp. 12 juta (sebelumnya Rp 8 juta)
  • Iuran peserta penerima upah – Pemerintah : 5% dari take home pay (sebelumnya 5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga)

Iuran peserta bukan penerima upah :


a. Kelas 1 : Rp. 160.000  (sebelumnya Rp 80.000)

b. Kelas 2 : Rp. 110.000  (sebelumnya Rp 51.000)

c. Kelas 3 : Rp.   42.000  (sebelumnya Rp 25.500)

Dengan skema kenaikan tarif diatas diperkirakan akan membantu keuangan BPJS Kesehatan hingga 14 Triliun, sehingga pemerintah hanya menyuntikkan dana sebesar 18 Triliun lagi.

Peningkatan Layanan Kesehatan

Terkadang masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit jika menggunakan BPJS. Saat ini mungkin masyarakat dicerahkan kenapa semala ini pelayanan kesehatan khusus BPJS cenderung lama dibandingkan dengan pasien yang memiliki asuransi kesehatan swasta. Kekurangan dana yang selama ini dialami BPJS berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Peserta BPJS yang bukan penerima upah merupakan masyarakat yang bukan pekerja namun bisa berasal dari kalangan pengusaha ataupun kalangan artis dan sebagainya.

Salah satu akar masalah defisitnya BPJS Kesehatan seperti yang dikupas oleh Menkeu Sri Mulyani sebelumnya adalah peserta yang mendaftar BPJS waktu sakit dan berhenti membayar iuran setelah sembuh atau keluar dari rumah sakit. Di sisi lain, walaupun tarif BPJS akan dinaikkan bahkan hingga dua kali lipat, pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi lebih baik.

Masyarakat Jadi Malas Sakit

Apakah ada masyarakat Indonesia yang suka jika sakit terus menerus atau terkena penyakit kronis yang berbahaya? Kemungkinan besar setiap orang pasti ingin sehat selama hidupnya. Asuransi kesehatan seperti BPJS yang difasilitasi oleh pemerintah hanyalah sebagai jaminan jika sakit merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan lagi. Adakalanya manusia juga bisa sakit, bisa akibat kelelahan atau kecelakan. Sehingga memiliki BPJS artinya bukan sebagai tiket untuk ke rumah sakit setiap saat.

Kenaikan tarif BPJS dua kali lipat bisa saja membuat masyarakat untuk berfikir dua kali untuk menjadi sakit. Akibat biaya rumah sakit yang mahal, masyarakat bisa semakin sadar bahwa kesehatan itu merupakan hal yang sangat berharga melebihi apapun.

Jika kesehatan itu mahal dibandingkan segepok uang yang kita miliki, apakah Anda masih mau sakit?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…