Penyesuaian Tarif Ojek Online Perlu Melibatkan Berbagai Stakeholder

Mulai berdiri tahun 2015 lalu, Ojek Online mulai menjadi sarana transportasi alternatif masyarakat. Betapa tidak, kemudahan yang ditawarkan ojek online mampu menarik seluruh masyarakat untuk menggunakannya. Mulai dari kemudahan akses pemesanan, hingga harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, ojek online menjadi pekerjaan alternatif untuk para pengangguran, karyawan, dan pensiunan sehingga mereka mampu menambah penghasilan dengan pekerjaan tambahan. Ojek online sudah menjadi kebutuhan primer, yang hampir tidak bisa dilepaskan dari masyarakat modern saat ini.

Tidak mudah bagi perusahaan penyedia jasa ojek online untuk mencapai titik sukses seperti pada saat ini. Pada waktu awal ojek online mensosialisasikan layanan mereka, masyarakat tidak menerimanya dengan tangan terbuka. Betapa tidak, karena fleksibilitas ojek online, dengan mudahnya mereka menginvasi wilayah ojek pangkalan. Tak sedikit ojek pangkalan yang berang dengan kedatangan ojek online. Pada awalnya mereka menolak, mendemo, bahkan tak sungkan mereka bertindak secara kasar untuk mengusir ojek online.

Namun pada akhirnya pendekatan demi pendekatan dilakukan oleh penyedia jasa ojek online. Singkat cerita mereka lambat laun mampu merebut hati ojek pangkalan sehingga untuk saat ini kita sangat jarang menemukan ojek pangkalan dibanding dulu saat ojek online pertama datang. Tak hanya itu, pemerintah pun mulai memikirkan kerjasama serius antara penyedia jasa ojek online dengan pemerintah tentang pengembangan ojek online kedepannya di Indonesia. Banyak hal yang dipertimbangkan pemerintah, mulai dari naik turunnya tarif ojek online, mewajibkan penggunaan ojek online kerja, fasilitas order ojek online di berbagai bandara, dll. Ini membuktikan bahwa ojek online memang menjadi solusi kebutuhan transportasi yang baik untuk masyarakat.

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN OJEK ONLINE
Perwakilan Ojol dengan Pemerintah
Perwakilan Ojol dengan Pemerintah

Hari ini, Walikota Bandung mulai mensosialisasikan seluruh ASN di Bandung agar menggunakan ojek online untuk bekerja. Untuk masa percobaan, ujicoba dilaksanakan untuk ASN dishub sebelum dilaksanakan untuk seluruh ASN. Pemerintah Bandung benar-benar serius untuk hal ini karena bagi ASN yang tidak mematuhi aturan ini bisa dikenakan denda 50000 sampai 100000 per harinya. Kadishub Kota Bandung Didi Ruswandi, mengklaim bahwa penggunaan Grab to Work di kota Bandung diharapkan mampu membantu mengurangi kemacetan di Bandung. Satu mobil akan berisi 6 orang ASN sehingga jumlah pengendara kendaraan pribadi bisa berkurang jumlahnya dengan adanya Grab to Work ini. Dengan adanya program ini, diharapkan terjadinya simbiosis yang melibatkan banyak pihak. Kemacetan mampu berkurang dan paling tidak para pengendara ojek online dipastikan mendapatkan order di pagi hari dan sore hari.

Di sisi lain, saat ini pemerintah sedang menggodok aturan terbaru tentang ojek online. Kemenhub menghimbau agar tarif taksi online adalah Rp 3000 per kilometer. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, idealnya tarif batas atas dan bawah ojek online tak sama dengan tarif taksi online. Tarif batas bawah taksi online saat ini Rp 3.500 dan tarif batas atasnya Rp 6.000. Sementara dari pihak penyedia jasa transportasi online, menginginkan tarif sebesar Rp 1.500. Angka yang disebut Menhub itu masih terbuka untuk didiskusikan. Dalam penentuan tarif ini, Kemenhub melibatkan berbagai pihak termasuk para pakar serta stakeholder terkait seperti operator dan asosiasi pengemudi ojol. Kita hanya bisa berharap agar angka yang final nanti menjadi penengah yang baik antara ojek online dan masyarakat.

SERIUSKAH PEMERINTAH MENANGGAPI INI?

Ojek online memang menjadi solusi transportasi praktis untuk masyarakat modern. Dipikirkannya berbagai aturan terkait ojek online yang melibatkan penyedia jasa maupun pemerintah adalah bukti bahwa pemerintah memikirkan hal ini secara serius. Banyak pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini baik dari masyarakat, pihak ojek online, maupun pemerintah sendiri. Pemerintah seharusnya mengambil jalan tengah terbaik mengenai perubahan harga ini agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila proyek ini terbukti berhasil, maka proyek ini bisa diperluas jadi di seluruh Jawa Barat, atau mungkin seluruh Indonesia. Sebuah strategi simbiosis yang sangat bagus dari pemerintah. Maka ketika tawaran pemerintah ini sudah disambut baik oleh penyedia jasa ojek online, diharapkan pemerintah segera bertindak menemukan solusi tarif terbaik antara ojek online dengan masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Aplikasi PeduliLindungi Tracing Kontak Covid-19 Aman, Tapi Hati-Hati Palsuannya!

Jakarta, RakyatRukun.com – Melansir CNNIndonesia.com tanggal 18 April 2020, Pemerint…