People Power: Jangan Korbankan Rakyat Untuk Kepentingan Politik Semata

Isu kecurangan yang dilakukan oleh KPU sudah lama digemakan oleh pendukung paslon 02 jauh sebelum Pemilu 2019 digelar. Berkali-kali mereka mengatakan jika Jokowi-Ma’ruf menang maka telah terjadi manipulasi data alias kecurangan yang dilakukan. Mulai dari isu surat suara yang sudah tercoblos, pembajakan e-KTP hingga isu server KPU yang telah dirancang untuk memenangkan paslon 01. Mendekati hari pencoblosan, kondisi ini diperparah lagi oleh beberapa aktor politik yang memberi pernyataan pembenaran seakan manipulasi pemilu sudah pasti terjadi. Pernyataan seperti “jika ada kecurangan pemilu, kami lapor ke Interpol-PBB” yang dikeluarkan oleh petinggi salah satu paslon selain tidak menghargai kerja keras KPU, juga mengindikasikan rendahnya tingkat integritas pemilu.

Pernyataan Amien Rais juga semakin menambah kerunyaman jalannya Pemilu 2019. Amien menyerukan people power jika ada kecurangan di Pilpres 2019 mendatang. Padahal, mekanisme seharusnya adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika tidak puas dengan hasil pemilihan umum (pemilu). Sontak saja masyarakat dibuat resah dengan pernyataan tersebut. Banyak isu yang digulirkan ke masyarakat seakan-akan akan ada kerusuhan besar karena adanya people power (gerakan rakyat)”.

“Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK, enggak ada gunanya, tapi kita langsung people power!” lantang Amien Rais, Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019) lalu.

Ketika Rakyat Sudah Bergerak

Istilah People Power dalam bahasa Indonesia berarti “kekuatan rakyat,” bisa dalam aneka bentuk, termasuk Demontrasi, Protes dan lain-lain. Istilah ini sebetulnya mulai akrab terdengar abad modern ini pada 1960 – 1970.  Dengan nama berbeda tapi pelaksanaannya sama, “Flower Power” yaitu gerakan demonstrasi damai menentang perang Vietnam di AS yang dilakukan berbagai kalangan rakyat AS.

Setelah itu barulah istilah People Power memperlihatkan wujud aslinya tatkala serangkaian demo di Filipina yang pada awalnya adalah demo damai anti diktator tiranis Ferdinand Marcos atas kondisi negara dan pemberlakuan darurat militer  sejak 1972 meluas menjadi revolusi dan gerakan rakyat.

Demonstrasi damai bahkan bernuansa ceria yang berpusat di salah satu jalan di Metro (kota) Manila dikenal dengan singkatan EDSA (Epifano de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila) berubah menjadi gerakan lebih besar tatkala rezim Ferdinand Marcos membuat Filipina makin terpuruk dalam kondisi ekonomi yang buru dan korupsi meluas.

Akibat tekanan bertubi-tubi revolusi EDSA tersebut rezim Marcos membuat Pemilu pada 7 Februari 1986 yang ternyata diakali sebelum hingga saat pelaksanannya. Marcos terpilih kembali dengan cara curang yang tidak dapat disebut pada artikel ini untuk mengurangi panjang halaman.

Kondisi itu membuat demo di EDSA di Metro Manila makin marak meluas ke kota-kota lain hingga akhirnya tokoh oposisi Benigno Aquino yang telah 3 tahun mengasingkan diri ke AS memutuskan kembali ke Filipina. Marcos dan rezimnya benar-benar kalap, terlibat dalam pembunuhan tokoh opisisi Benigno Aquino pada 21 Agustus 1983 ketika turun dari pesawat di Manila International Airport.

Dari sinilah meledaknya gerakan People Power yang berawal pada 22 Februari 1986 melibatkan tokoh-tokoh Gereja (kita kenal melalui siaran televisi dan koran) misalnya Kardinal Sin (James Sin) yang memang sudah duluan terlibat dalam revolusi EDSA dan tokoh poliitk Salvador Laurel dan lain-lain. Akhirnya pada 25 Februari 1986 Marcos “menyerah” dan terbang ke Hawai dan seterusnya peristiwa demi peristiwa mencatat kiprahnya hingga meninggal dunia pada 28 September 1989. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah People Power ini pantas dilakukan dalam Pemilu 2019 ini?

People Power Ala Indonesia

Peristiwa bulan Mei 1998 adalah bukti bahwa People Power bisa terjadi di Indonesia. Kerusakan dan kerusuhan terjadi diberbagai wilayah Indonesia untuk menghentikan rezim Soeharto yang kala itu berkuasa. Masyarakat Indonesia sudah dibuat kecewa dengan ketidakadilan pemerintah dan keotoriteran pemimpin saat itu untuk membungkam rakyat. Akibatnya, meledaklah aksi demonstrasi rakyat yang berujung pada kesuruhan, penjarahan, dan pertumpahan darah di seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhirnya, Soeharto dipukul mundur dengan menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada B. J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden.

Kembali lagi pada pernyataan Amien Rais soal People Power jika KPU berbuat curang dengan memenangkan sang petahana, Joko Widodo (Jokowi). Mengutip pernyataan Mahfud MD, ketua Mahkamah Konstitusi saat itu (3/10/2015) menyebutkan ada enam bentuk pelanggaran (kecurangan) sering terjadi dalam pemilu (termasuk Pilkada) yang lazim terjadi adalah:

  1. Pelanggaran Politik Uang
  2. Penghadangan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu
  3. Pemalsuan dokumen pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan kepada seorang pemilih
  4. Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan aparat
  5. Pelanggaran dilakukan oleh KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota yang terang-terangan memihak calon
  6. Mutasi yang tidak wajar pada PNS atau aparat birokrasi yang tak mendukung petahana

Apakah bentuk pelanggaran tersebut di atas yang akan jadi tolak ukur untuk melakukan People Power ala Amien? Padahal dalam bidang disebutkan di atas bukan saja diisi oleh orang-orang pro Jokowi yang terlibat didalamnya. Contoh pelanggaran politik uang yang hampir menjadi fenomena umum sehingga muncul istilah “Serangan Fajar” oleh semua pihak yang bersaing. Begitu juga pelanggaran dilakukan oleh KPU, bisa jadi oknum KPU juga tidak Pro Jokowi sehingga Jokowi bisa kena getah kembali.

Oleh karena itu mengajak People Power tampaknya berlebihan dan tidak ada korelasinya. Dengan kata lain kurang tepat alasan dan sasarannya. Sebab yang berkorelasi dengan People Power adalah menumbangkan kepala negara atau pemerintahan yang diktator, tiranis, korup, kriminalis dan melanggar UU. People Power cocok dilaksanakan untuk diktator yang telah melaksanakan aneka pelanggaran sebagai mana contoh Marcos.

Hati-Hati Dengan Statement People Power

Di  jaman sekarang dimana komunikasi sudah lebih  maju dibandingkan tahun 1998, maka apa yang terjadi bisa lebih luas dibadingkan dengan apa yang terjadi tahun 1998. Kekuatan rakyat yang terungkap bukan tanpa alasan  kemungkinan terjadinya “people power” lagi di Indonesia ini. Akibat kekecewaan yang hanya dirasakan beberapa golongan elite politik yang berkepentingan, rakyatpun turut dibawa-bawa.

Jika masyarakat sudah kecewa dan termakan ajakan petinggi politik untuk melakukan People Power maka kemungkinan ada masyarakat yang berekasi bersama-sama dengan membuat kelompok menentang keputusan pemerintah.  Group dan kelompok ini dibuat secara terbuka. Hal tersebut sah saja dilakukan karena jaman sekarang tidak bisa lagi menangkap kelompok tersebut seperti yang dilakukan jaman Order Baru dengan alasan yang subversif. Tinggal bagaimana group atau kelompok ini bergerak untuk menggalang  kekuatan rakyat.

Pantas saja banyak pakar dan pengamat kini menilai Amien Rais seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan tersebut yang mengandung konotasi negatif mengajak keributan. Hal yang sepantasnya keluar dari seorang yang berpengaruh di dunia politik adalah meneduhkan hati dan menebarkan benih damai.

Meski demikian, kubu Presiden Jokowi diharapkan tidak terlibat hal-hal negatfi seperti dilakukan Marcos dan pemimpin tirans lain pada masanya  sehingga tidak ada celah sedikitpun bagi kelompok oposisi menyudutkan Jokowi. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada pihak oposisi, maka penguasa pemerintah akan mudah dikenakan sasaran. Semoga pemerintah dan para petugas yang harus menjaga jalannya negara ini jangan meremehkan rakyat, khusunya untuk penegak hukum yaitu polisi dan kantor pengadilan. Masyarakat juga tidak perlu khawatir akan adanya gangguan-gangguan fisik dalam rangka pemilu. Aparat keamanan memastikan masyarakat tidak perlu resah dan tidak perlu percaya adanya isu-isu kerusuhan karena keamanan dapat kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…