Peraturan Outsourcing akan dikaji Sandiaga, Masa Depan Karyawan terjamin?

Penghasilan tetap, dana pensiun, tempo kerja yang menyenangkan. Setidaknya 3 faktor ini sering menjadikan pertimbangan untuk para pencari kerja di Indonesia. Bagaimana tidak, beban hidup yang tinggi dan intensitas kerja yang berbeda menuntut orang untuk selalu mencari 3 faktor ini dalam mencari pekerjaan. Sistem kerja outsource kadang bisa menjadi alternatif untuk para pekerja. Kontrak jangka pendek semacam outsource lebih disukai para kutu loncat pekerjaan demi mencari pengalaman untuk melompat ke pekerjaan lain yang lebih menarik.

Namun siapa sangka ternyata tak semua orang bisa melompat pekerjaan seperti keinginan mereka sendiri. Sulitnya sistem rekrutmen yang kadang menggagalkan mereka dalam satu tahap seleksi memaksa mereka kembali pada pekerjaan outsource mereka, bahkan mereka mau tak mau harus bekerja dengan sistem outsource dalam jangka waktu yang lama. Tidak bisa dipungkiri outsource adalah sistem kerja yang kadang membingungkan. Di satu sisi penggajian yang mereka miliki tidak terstandar, di sisi lain kontrak kerja yang pendek membuat mereka bekerja dengan sangat fleksibel.

Program Sandiaga mengkaji UU Outsource

Seperti yang dilansir detik.com, calon Wakil Presiden 02, Sandiaga Uno akan merevisi sistem kerja outsourcing jika akhirnya terpilih sebagai wapres dalam pilpres 2019. Beliau menyatakan bahwa Pasangan Prabowo-Sandi telah menandatangani kontrak politik dan pengkajian system ini akan segera dilakukan jika mereka terpilih nanti. Sandiaga menyatakan bahwa saat ini sistem kontrak banyak dikeluhkan karena ketidakpastian kerja. Sistem kontrak itu memperpanjang setiap tahunnya dan sistem ini bertentangan dengan UU No 13.

Sandiaga juga mengklaim bahwa kontrak politik dengan perwakilan serikat pekerja sudah ditandatangani. Pasangan Calon 02 akan mengkaji sistem ini dan ada kemungkinan aturan ini akan mereka revisi. Setidaknya itulah yang dikatakan Sandiaga di Kampung Melayu, Jakarta Selatan. Menurut Sandiaga, sistem outsourcing memberatkan kedua belah pihak dan dengan sistem tersebut, para pekerja tidak memiliki perlindungan dan kepastian kerja.

Sistem pengkajian outsourcing ini sebenarnya menarik. Salah satu Anggota Komisi IX DPR RI Marwan Dasopang pernah mengungkapkan dukungannya kepada penghapusan sistem outsourcing ini. Tuntutan buruh tentang penghapusan outsourcing dapat dipahami dan sangat wajar. Para pengguna tenaga kerja selalu mensiasati agar masa tiga tahun sebagai outsourcing tidak melanggar peraturan dengan kontrak kerja yang terputus-putus.

Pemerintah sebagai penengah yang baik

Ada anggapan bahwa pemerintah mestinya segera membuat kebijakan pemagangan bagi tenaga kerja baru di perusahaan-perusahaan dan memberi kesempatan menjadi tenaga kerja permanen setelah tiga tahun. Pada akhirnya pemerintah harus mengutamakan kebutuhan para buruh. Kesempatan untuk kepastian kerja harus menjadi alternatif bagi para pekerja. Namun mungkinkah pemerintah melakukan hal itu? Selama UU No.13 masih belum direvisi, hal ini tidak mungkin terjadi.

Pengkajian UU No.13 tentang outsourcing bisa menjadi program yang sangat baik dari Sandiaga. Pemerintah memiliki kebijakan tertinggi dalam pembuatan undang-undang. Nyatanya banyak hal bisa dilakukan untuk lebih memberikan kesejahteraan kepada karyawan outsource. Mulai dari pemberian fasilitas BPJS, atau memberikan gaji yang lebih tinggi. Pada kenyataannya memang outsource bisa menjadi alternatif pekerjaan karena fleksibilitasnya yang tinggi. Namun pemerintah harus mampu menjamin kesejahteraan dan masa depan karyawan outsource, tentunya dengan tidak membebani negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…