Sebelumnya diberitakan bahwa proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai pro dan kontra sejak Jokowi menentukan panitia seleksi (pansel) capim KPK pada Juli 2019. Hal tersebut menuai kritik lantaran calon pimpinan KPK yang diajukan oleh pansel capim dinilai tidak transparan . Pansel capim dianggap telah meloloskan capim KPK yang bermasalah. Namun, proses pemilihan pada tingkat DPR RI tetap saja berlangsung.

Komisi III DPR RI telah memilih lima nama Pimpinan KPK baru. Kelima orang tersebut bakal bertugas memimpin KPK periode 2019-2023. Pemiihan ini dilakukan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9/2019), setelah para Anggota Komisi III melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 10 capim KPK yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penentuan itu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.

Setelah voting dilakukan, para anggota Komisi III itu memasukkan kertas suara ke kotak yang sudah disediakan di tengah rapat. Lalu, proses penghitungan pun dimulai. Berikut ini hasil voting di DPR:

– Alexander Marwata 53 suara

– Firli Bahuri 56 suara

– Johanis Tanak 0 suara

– Luthfi Jayadi Kurniawan 7 suara

– Roby Arya Brata 0 suara

– Lili Pintauli Siregar 44 suara

– Nurul Ghufron 51 suara

– Sigit Danang Joyo 19 suara

– Nawawi Pomolango 50 suara

– I Nyoman Wara 0 suara.

Dengan ini terjaring 5 nama dengan perolehan suara terbesar, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. DPR mempercayakan posisi Ketua KPK kepada Firli Bahuri yang memperoleh suara terbanyak dalam voting tersebut. Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin memimpin rapat pada saat itu.

Sebelumnya, Azis mengabsen ada 56 anggota Komisi III DPR yang hadir. Mereka memilih dengan cara melingkari 5 dari daftar 10 nama yang tertulis di kertas yang dibagikan pimpinan rapat. Para capim KPK yang dipilih DPR ini nantinya akan dibawa ke paripurna DPR. Setelah itu, DPR akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melantik pimpinan KPK periode 2019-2023.

Siapapun yang terpilih sebagai pimpinan yang baru merupakan ujung tombak bagi keeksistensian KPK. Jika pimpinan memiliki integritas dan karakter yang kuat, maka bukan tidak mungkin kinerja KPK sebagai harapan bangsa ini dalam pemberantasan korupsi akan semakin kuat. Ditambah lagi dengan adanya Revisi UU KPK nanti yang juga menuai banyak pro dan kontra tidak akan melemahkan kinerja KPK untuk terus menumpas korupsi tanpa pandang posisi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…