Tanda pagar #PidatoPresiden2019 menjadi salah satu topik terpopuler Jumat pagi 16 Agustus 2019. Tagar tersebut melonjak di daftar trending topic Twitter, berkaitan dengan pidato kenegaraan Jokowi di sidang DPR RI. Tagar #PidatoPresiden2019 dicuitkan 8 ribu kali oleh pengguna Twitter.

Dalam pidato tersebut Jokowi menyinggung soal data sebagai kekayaan baru bangsa. Selain itu, dalam pidato Jokowi menyinggung soal keamanan siber dan pentingnya data. Jokowi menekankan harus ada kedaulatan data dan siber, karena hal itu sangat penting.

“Kita harus siaga menghadapi kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi,” ujar Jokowi, di kompleks Senayan, Jumat 16 Agustus 2019.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Sumber Daya Alam (SDA) bukan lagi menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, data menjadi sumber kekayaan baru sebuah bangsa. Jokowi menyebutkan pentingnya keberadaan data. Dia menyebutkan data sebagai sumber daya baru pada era saat ini. Data sudah melampaui sumber daya lama seperti minyak.

Data Lebih Berharga Daripada Minyak

Data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia dan lebih berharga dari minyak. Oleh karena itu, menurut Jokowi, Indonesia harus mewujudkan kedaulatan data. Ia menyatakan hak warga negara atas data pribadi harus terlindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi.

Jokowi mengungkapkan pemanfaatan teknologi yang salah bisa membahayakan demokrasi serta kesatuan negara. Ia menekankan bahwa inti perlindungan kepentingan rakyat yang juga mampu mencakup prioritas bangsa dan negara. Jokowi juga mengingatkan peraturan harus memberikan rasa ama dan pembuatan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kepentingan rakyat.

Dia pun meminta para anggota dewan serta pemerintah daerah untuk melakukan langkah baru. Dia menyorot masih banyak formalitas yang rumit dan menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha untuk segera berhenti. Menurut Jokowi, regulasi yang menjebak malah justru bisa menghambat inovasi.

“Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus, regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan,” katanya lagi.

Dia mengaku Indonesia butuh inovasi disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi sebuah peluang. Sumber daya manusia yang unggul dan berdedikasi pun mampu menciptakan terobosan jalan pintas sehingga pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu melampaui bangsa lain.

Jokowi: Kita Harus Lebih Cepat di Era Teknologi Informasi

Presiden Jokowi memuji MPR yang dinilai sukses menjalankan tugas konstitusionalnya, yaitu mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“MPR telah melakukan sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar ke seluruh pelosok Tanah Air, dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat. Mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum,” ujar Jokowi dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI 2019, Jumat (16/8/2019).

Presiden mengatakan, dirinya yakin tugas mulia tersebut akan terus dilakukan MPR dengan terobosan-terobosan baru, supaya nilai-nilai empat konsensus kebangsaan itu semakin tertanam kuat di dada setiap manusia Indonesia. Khususnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang harus mampu dimanfaatkan secara optimal.

“Di era sekarang ini, saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kita harus lebih cepat dari yang lain, serta harus lebih sigap dari yang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan,” papar Presiden.

Sementara itu, dalam merespons kemajuan teknologi informasi itu, Jokowi menegaskan menghargai MPR yang terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda. Namun demikian, lanjut Jokowi, bangsa Indonesia juga harus tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus diatur secara terukur.

Menurut Jokowi, regulasinya harus segera disiapkan dan tidak boleh ada kompromi. Inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Ia berpesan lebih jauh inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…