Pasca berakhirnya pesta demokrasi beberapa bulan lalu, rakyat Indonesia meraih kemenangannnya dengan kembali memilih Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2019-2024. Sebagaimana laiknya suatu kemenangan, momen tersebut harusnya disambut gembira, dirayakan dengan pesta dan senyum yang menghiasi wajah rakyat. Menjelang pelantikannya Oktober nanti, masyarakat menunggu-nunggu dengan penuh harap, pilihannya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sampai disini, Jokowi setidaknya telah memenangkan hati konstituennya.

Namun, hal tersebut nampaknya berubah arah setelah munculnya berbagai isu beberapa minggu terakhir. Masyarakat disajikan berbagai kejutan dalam bab akhir panggung politik periode ini. Mulai dari kebakaran hutan yang melanda Kalimantan dan Sumatera, revisi UU KPK dan KUHP yang tiba2 muncul menjadi agenda DPR, serta tak kalah heboh revisi UU Permasyarakatan yang memperbolehkan napi untuk cuti dalam masa hukumannya. Emosi masyarakat terkuras. Secara psikologis mereka terkejut, bagaimana mungkin wakil rakyat yang dulu mereka pilih meloloskan undang-undang yang terkesan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru.

Suara netizen bermunculan, masyarakat ramai-ramai menguliti pasal demi pasal yang menurut mereka tak masuk logika. Tengok saja, beberapa pasal dalam RUU KUHP berikut:

  1. Penggelandangan diancam denda maksimal Rp 1 juta.
  2. Pasal 470 RUU KUHP, koban perkosaan yang sengaja menggugurkan kandungan dipidana penjara 4 tahun.
  3. Perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya, sesuai Pasal 419 terancam dilaporkan ke kepala desa dan dipenjara 6 tahun.
  4. Pasal 218 RUU KUHP, jurnalis atau warganet yang menyampaikan kritik kepada presiden terancam hukuman pidana 3,5 tahun.  
  5. Orangtua (bukan petugas berwenang) yang sengaja menunjukkan alat kontrasepsi di hadapan anak dikenai denda Rp 1 juta merujuk pada Pasal 414 dan 416 RUU KUHP.
  6. Pasal 604 RUU KUHP, koruptor terancam pidana 2 tahun dan denda paling banyak kategori 4.

Berbagai alasan diungkapkan mengenai keharusan adanya revisi KUHP. Namun, alasan yang paling sering muncul adalah bahwa KUHP yang dimiliki sekarang merupakan warisan kolonial pada masa penjajahan Belanda. Suatu alasan yang terlalu sederhana untuk UU yang akan menjadi landasan hakim dalam menjerat kebebasan masyarakat. Perubahan harusnya menjadi lebih baik, jika lebih buruk, kenapa harus berubah?

Belum sampai disitu masyarakat semakin kecewa dengan RUU KPK yang dianggap melemahkan lembaga nomer satu pemberantas koruptor di Indonesia. Dalam RUU tersebut, Korupsi kini dianggap sebagai perkara biasa, bukan extraordinary crime. Kemudian merujuk Pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledah dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK. Dan yang paling menyedihkan Perkara korupsi yang sedang ditangani bisa tiba-tiba berhenti. Padahal, saat ini KPK masih menangani sejumlah kasus korupsi seperti e-KTP, Bank Century, BLBI, Pelindo II, dan sebagainya.

Selesaikah sampai disitu? Belum. Ada lagi RUU PAS (Permasyarakatan) yang akan membuat masyarakat mengerenyitkan dahi. Pasal 9 dan 10 RUU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa para NAPI berhak atas hak cuti bersyarat yang bisa digunakan oleh narapidana untuk keluar lapas dan pulang ke rumah atau jalan-jalan ke mal. Itu bisa dilakukan sepanjang didampingi oleh petugas.

TERLAMBAT ATAU STANDAR GANDA?

Mungkin tidak tepat rasanya menempatkan seluruh permasalahan ini kepada Presiden Jokowi. Namun, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif, Presiden Jokowi seharunya menjalankan fungsi check and balances dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Hal ini sebagaimana fungsi dari sistem pemerintahan kita dimana Undang-Undang/Perundang-undangan (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Di sisi lain, Suatu UU harus disahkan oleh presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Dengan kata lain, Presiden Jokowi harus menyatakan ketidaksetujuannya jika kita tidak ingin RUU tersebut sah menjadi UU.

Presiden Jokowi mungkin telah meminta DPR untuk menunda revisi UU KUHP yang menuai polemik. Namun, sikap serupa tak muncul dalam RUU KPK. Tak butuh waktu lama bagi Presiden Jokowi untuk menyetujui revisi UU KPK yang mendadak diusulkan oleh DPR hingga akhirnya revisi UU KPK pun resmi disahkan menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR, Selasa 19 Septemper 2019. Bagaimana dengan RUU PAS? hingga saat ini Presiden Jokowi belum menentukan sikap mengenai RUU Pemasyarakatan yang mempermudah pembebasan bersyarat para koruptor tersebut. Sikap ini, pada akhirnya akan membuat masyarakat bertanya, dimanakah Jokowi berpijak? Akankah sikap tersebut menjadi keputusan yang terlambat hingga akhirnya UU tersebut menyakiti masyarakat sama seperti keterlambatan penanganan kebakaran hutan di Kalimantan yang menjadi kasus kebakaran hutan terparah sejak tahun 2015.

MATINYA FUNGSI CHECK AND BALANCES

Afan Gaffar dalam Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, menyatakan bahwa Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang sangat diperlukan. Hal itu bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasan oleh seseorang ataupun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi. Prinsip ini juga pada dasarnya merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Patutlah kita bertanya apakah sikap Presiden Jokowi sebagai representatif lembaga eksekutif dalam menyetujui RUU KPK dan keraguan dalam menyikapi RUU KUHP dan PAS menjadi contoh yang tepat dalam fungsi kontrol itu sendiri.

Montesquieu dalam pandangannya sendiri menyebutkan kebebasan politik sulit dijaga atau dipertahankan bila kekuasaan negara tersentralisasi atau dimonopoli oleh seorang penguasa atau lembaga politik tertentu. Lebih lanjut juga dijelaskan apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada tangan yang sama ataupun pada badan penguasa-penguasa yang sama, tidak mungkin terdapat kemerdekaan. Apakah kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini menyiratkan pandangan Montesquieu tersebut?

SUARA RAKYAT TAK DIDENGAR ATAU RAKYAT TAK BERSUARA

Tak lepas dari ingatan kita, 3 tahun yang lalu demonstrasi masyarakat terjadi secara besar-besaran menuntut Gubernur petahana saat itu Basuki Tjahaja Purnama untuk dituntut dalam kasus penistaan Agama. Ribuan elemen masyarakat dari berbagai daerah membanjiri Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi 2 Desember atau yang disebut juga Aksi 212 dan Aksi Bela Islam III terjadi pada 2 Desember 2016, dilaksanakan di halaman Monumen Nasional dan meluas hingga mamadati area Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menurut polisi, jumlah peserta saat itu berkisar antara 200ribu. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi saat ini. Suara-suara gaduh hanya ramai di media sosial. Bahkan demonstrasi hanya dilakukan oleh mahasiswa dan beberapa kalangan masyarakat yang mungkin berada pada level menengah ke atas. Padahal dampak yang ditimbulkan terhadap revisi berbagai UU tersebut mungkin jauh lebih buruk mengena langsung terhadap rakyat.

Toh dengan berbagai demonstrasi yang ada RUU KPK tetap disahkan oleh DPR. Sementara RUU KUHP ditunda dan RUU PAS masih menunggu Presiden Jokowi yang belum menyatakan sikap. Dengan demikian, benarkah bahwa isu-isu seperti semakin ringannya hukuman para koruptor, ijin cuti Napi, hingga koban perkosaan yang sengaja menggugurkan kandungan dipidana penjara 4 tahun tidak lebih besar daripada kasus penistaan agama? Ataukah kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kepekaan politik dan rasa kepemilikan negara yang rendah? Atau justru masyarakat di level bawah sudah antipati terhadap negara sehingga gagal menjalankan fungsi kontrol untuk mengawasi sepak terjang pemerintah.

Selaiknya plot twist dalam suatu film, dianggap berhasil jika penonton terkejut, tak menduga, teperdaya, atau tertipu. Awalnya masyarakat disuguhkan pesta demokrasi dan suka cita untuk memilih pemimpinnya. Kemudian, menunggu pelantikan, merayakan kemenangannya dengan kegembiraan dan berharap Indonesia lebih baik. Namun di akhir babak masyarakat dibuat bingung dengan agenda dadakan pemerintah. Terkejut dan Tidak (bisa) berbuat banyak.

-DPS

3 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

WhatsApp Luncurkan Katalog Belanja Buat Pengguna di Indonesia

WhatsApp meluncurkan fitur baru untuk pengguna di Indonesia. Fitur tersebut adalah katalog…