Polri: Konten Provokatif di Medsos Naik 40 Persen

Seiring dengan keluarnya hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 dari sejumlah lembaga survei, muncul juga konten provokatif di media sosial. Dikutip dari Detik.com (18/4), Polri mencatat konten provokatif itu meningkat sebesar 40 persen usai pengumuman Quick Count.

“Memang ada tren peningkatan, kalau biasanya dari hasil patroli siber itu 10-15 akun yang sebarkan konten-konten provokatif, sampai jam jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019).

Dedi menyebut konten provokatif di media sosial itu mengajak masyarakat untuk melakukan aksi terkait hitung cepat Pemilu 2019. Narasi provokatif tersebut mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari hasil quick count.

Polri pun segera berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi akun-akun penyebar konten-konten provokatif tersebut. Jika akun yang menyebarkan konten provokatif itu sudah terdeteksi, Polri akan melakukan penegakan hukum.

“Yang jelas sampe tadi pagi jam 9 hasil komunikasi saya terus dilakukan, baik yang bersifat komunikasi dengan Kemkominfo untuk take down blokir dan melakukan profiling dan identifikasi akun-akun penyebar konten provokatif,” tegasnya.

Pelaku Dijerat Hukuman Hingga 10 Tahun

Ditegaskan oleh Polri bahwa kalau yang menyebarkan konten provokasi dan membuat gaduh atau onar di medsos bisa dijerat pasal dalam UU 1/1946 bisa Pasal 16, Pasal 17. Bisa juga UU ITE ada Pasal 28, 45(a) dan sebagainya. Pasal yang akan disangkakan pada pemilik akun bermuatan provokasi bergantung pada konstruksi hukum yang ditemukan penyidik. Salah satunya, pelaku dijerat UU ITE dengan ancaman di bawah empat tahun. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pelaku onar akan mendapat ancaman hukuman bisa 10 tahun penjara.

Polri memastikan bertindak berdasarkan fakta hukum. Siapa pun yang terbukti melanggar  pasti dimintai pertanggungjawaban. Polri juga meminta seluruh masyarakat terlibat. Setidaknya, melaporkan ketika melihat indikasi provokasi pada media sosial tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…