Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan K.H Ma’ruf Amin oleh MPR RI direncanakan akan dilangsungkan pada Bulan Oktober 2019 mendatang. Polri sendiri telah bersiap untuk mengamankan dan melakukan patroli siber di media sosial menjelang hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Melansir Okezone.com, menjelang tiga bulan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden petahana, ada kelompok yang mencoba untuk membuat upaya menggagalkan proses pelantikan tersebut.

Demi mencegah rencana jahat tersebut, Polri melakukan patroli siber dengan tujuan untuk menghentikan penggalangan massa dari dunia maya. Menurut Polri melalui Divisi Humas, ketegangan usai Pemilu sudah mencair setelah adanya pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di MRT. Setelah itu disusul dengan pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo di Teuku Umar beberapa waktu lalu. Namun, kelompok yang berusaha menggagalkan proses itu, kabarnya tak sepakat dengan proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh para tokoh tersebut.

Dalam proses pelantikan rencana akan kerahkan sepertiga kekuatan Polri-TNI dari jumlah kekuatan kemarin saat pemilu guna dilibatkan untuk pengamanan pelantikan Presiden Oktober mendatang.

Bekerja Sama Dengan Kominfo dan BSSN

Sama halnya dalam memberantas berita hoaks menjelang dan pasca Pemilu 2019 lalu, Polri didukung oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Saat ini pengerahan massa lebih sering dilakukan di media sosial Whatsapp yang sifatnya lebih privat dibandingkan media sosial publik seperti Instagram atau Facebook. Patroli siber di group Whatsapp (WA) ini dapat menjadi ranah Polri jika terdapat pengaduan dari masyarakat. Menurut Menkominfo Rudiantara, Polri dapat melakukan tindakan untuk masuk ke suatu grup di mana anggota dalam lingkup tersebut melakukan tindakan kriminal. Hal ini demi penegakan hukum. Namun, Polri akan melakukan penindakan jika ada temuan akun yang menyebar hoaks dan pengerahan massa untuk melakukan kerusuhan.

Kominfo sendiri sudah menjalankan pembatasan pengiriman gambar, foto maupun video di media sosial pasca kerusuhan Pemilu 2019 lalu dan kembali melakukan normalisasi fitur platform media sosial dan pesan instan setelah 3 hari pembatasan. Cara ini dianggap efektif untuk menghambat para pelaku yang berniat untuk mengajak massa untuk melakukan kerusuhan pada pelantikan Presiden.

Mekanisme Patroli Siber

Melansir GATRA.com, Polri akan menggunakan dua metode dalam patrol siber yaitu

pencegahan atau mitigasi terhadap akun-akun yang menyebarkan konten-konten hoaks, ujaran kebencian, kemudian provokatif serta berbau ajakan untuk melakukan kerusuhan. Yang kedua dengan memberikan edukasi untuk bijak menggunakan media sosial. Tahap teknis patrol siber akan dilakukan penggalian oleh penyidik berdasarkan keterangan dari alat bukti yang disebarkan oleh pelaku melalui media sosial baik Twitter, FB maupun Instagram. Dari media sosial tersebut akan digali melalui Laboratorium Forensik dengan alat apa pelaku menyebarkan konten ajakan atau berita hoaks, HP atau komputer dan sebagainya. Jika menggunakan HP maka Polri akan melakukan menelusuran lebih mendalam, bisa melalui nomor HP yang data-datanya saat ini terekam semua oleh Kominfo.

Dengan demikian, semua warganet dihimbau agar senantiasa menjaga dunia maya dan digunakan untuk kegiatan positif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…