Pemerintah akhirnya mengeluarkan insentif berupa pengurangan pajak atau super deduction tax bagi pelaku usaha yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Keputusan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui kebijakannya berupa pengurangan pajak besar-besaran atau dikenal super deduction tax bagi pengusaha yang investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi. Wacana diskon pajak tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Presiden Jokowi sudah meneken aturan terkait insentif berupa pengurangan pajak gede-gedean untuk pelaku usaha yang investasi dalam bidang pengembangan SDM serta penelitian. Insentif ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Dalam aturan ini, Jokowi memberikan diskon paling tinggi hingga 300%. Diskon paling besar ini dimuat dalam Pasal 29C.

Di Pasal 29C ayat 1 disebutkan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ini untuk menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

Super Deduction Tax untuk Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sempat menerangkan cara kerja insentif yang dikenal dengan super deduction tax ini. Jelasnya, misal, sebuah perusahaan investasi peralatan di sebuah SMK dengan nilai Rp 1 miliar. Nantinya, perusahaan itu akan mendapat potongan pajak dua kali dari yang ia investasikan.

“Investasi, misal yang ikut program link and match dia investasikan untuk SMK tertentu. Dia bantu SMK Rp 1 miliar, pemerintah akan memberikan potongan pajak sebesar Rp 2 miliar dalam periode tertentu,” ujarnya di sela-sela acara Seminar Economic & Investment After 2019 Election, What’s Next di Jakarta, 24 Maret 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah sesuai dengan aspirasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pelaku usaha yang melakukan penelitian dan pengembangan.

“Ini kan sesuai dengan yang selama ini aspirasi dari Kemenperin, pelaku usaha, supaya kita memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang ikut melakukan research dan inovasi dan juga untuk vokasi,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, kemarin.

Dengan adanya insentif ini, diharapkan kualitas dan produktivitas bisa meningkat. Selain itu diharapkan daya saing industri bisa meningkat. Sri Mulyani juga menjelaskan PP ini berlaku bagi industri yang menjalankan program vokasi. Industri ini berhak mendapatkan insentif pajak tersebut. Selanjutnya akan dibuat turunan dari PP tersebut berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK diharapkan selesai dalam pekan ini.

Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Akan Meningkat

Tenaga kerja di Indonesia dinilai memiliki daya saing yang rendah. Hal ini membuat investasi untuk masuk ke Indonesia pun terhambat karena investor meminta tenaga kerja yang mumpuni. Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Rosan Roeslani, mengatakan rendahnya daya saing tenaga kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya produktivitas. Menurutnya, narasi mengenai tenaga kerja hanya berkutat pada pengupahan saja, padahal produktivitas mereka pun harus ditingkatkan.

“Karena pembicaraan tenaga kerja yang pasti hanya berkutat di kenaikan upah, kita tidak pernah bicara soal produktivitas. Gap (selisih) antar produktivitas dan cost tenaga kerja tinggi, itulah yang bikin daya saing kita rendah, investasi pun susah masuk,” ungkap Rosan, pada acara ‘Economic & Investment After 2019 Election, What’s Next?’ di Jakarta, Rabu (24/3/2019).

Pemerintah seharusnya menggenjot pendidikan vokasi untuk menaikkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Salah satunya yang mesti didorong adalah insentif pajak super deductible tax, dengan insentif pajak tersebut pendidikan vokasi di seluruh negeri akan dibantu langsung oleh dunia industri. Rosan sendiri mengatakan bahwa Kadin merupakan salah satu pihak yang mendorong aturan ini diterapkan. Dia ingin agar dunia usaha pun ikut mendorong pendidikan vokasi di Indonesia.

Perihal industi mana saja yang nantinya akan mendapatkan potongan pajak ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara Suahasil mengatakan nantinya akan dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk industri yang menginginkan insentif tersebut. Hal ini dilakukan dengan mencocokkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ke kantor Pajak hingga menghitung nilai investasi yang ditanamkan.

Dalam pengembangan SDM peran dunia usaha sangat penting. Dengan terlibatnya pengusaha, maka akan didapatkan SDM yang memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dengan adanya kebijakan ini maka investasi akan deras masuk ke Indonesia terutama dalam pengembangan SDM. Jika bisa mendapatkan super deduction program vokasi ini maka akan banyak perusahaan yang mengucurkan dananya untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Selamat Hari Korpri, 48 Tahun Berkarya, Melayani, dan Menyatukan Bangsa

Jakarta (RakyatRukun.com) – Dilansir dari laman Kompas.com, Pada setiap 29 November …