Pro Kontra Cantrang, Sandi versus Susi

Di Lamongan (27/3), Cawapres Sandiaga Uno mengadakan kampanye kepada para nelayan di Kabupaten Lamongan. Mantan Wagub DKI Jakarta ini berjanji akan mengizinkan para nelayan mencari ikan menggunakan cantrang. Janji itu disampaikan Sandi saat berkampanye di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Lamongan. Kebijakan pembatasan cantrang ini sangat merugikan nelayan. Sandiaga beranggapan  bahwa hanya karena pemerintah memperhatikan lingkungan, lantas membuat para nelayan dipersulit dalam mencari ikan.

Apakah cantrang itu? Mengapa pemerintah sempat melarang penggunaannya?

Seperti yang dikutip dari situs resmi KKP, Cantrang merupakan alat penangkapan ikan bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Mata jaring cantrang berukuran rata-rata 1,5 inci. Dengan mata jaring sebesar itu, maka semua ikan akan terjaring. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.

Kontroversi Cantrang di Indonesia

Sedangkan yang dilansir dari kompas.com, Penggunaan cantrang di Indonesia memang tarik ulur. Pada tahun 2015 Menteri Susi melarang penggunaan cantrang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Demo nelayan saat itu mendorong Ombudsman mengulur waktu pelarangan cantrang selama dua tahun yang berakhir Desember 2017.  Sebelumnya, Susi menegaskan per 1 Januari 2018 cantrang akan kembali dilarang sebab batas waktu dua tahun untuk mengganti cantrang dengan alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan sudah berakhir. Namun, kebijakan Menteri Susi tersebut tetap ditentang oleh para nelayan. Puncaknya, nelayan menggelar demo di Istana Negara pada Rabu (18/1/2018). Perwakilan nelayan kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi dan Susi.  Setelah pertemuan tersebut, Susi akhirnya memenuhi tuntutan nelayan untuk memperbolehkan cantrang tetap beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun, Susi juga memberikan sejumlah ketentuan ke nelayan agar perpanjangan penggunaan cantrang tidak disalahgunakan. Hingga saat ini pun penggunaan cantrang hanya dibatasi di Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, Lamongan untuk jangka waktu yang belum ditentukan. Aturan pencabutan larangan pukat tarik ini belum keluar. Sehingga hingga saat ini penggunaan cantrang diperbolehkan namun payung hukum penggunaannya tidak ada.

Menurut KKP, Cantrang memang bukanlah pukat harimau atau trawl. Selama puluhan tahun, cantrang telah mengalami modifikasi baik dari segi bentuk maupun metode operasi sehingga jenis pukat tarik ini berubah menjadi alat tangkap yang merusak lingkungan. Adapun hasil penelitian di Tegal (Undip, 2008), penggunaan cantrang hanya dapat menangkap 46% ikan target dan 54% lainnya non target yang didominasi ikan rucah. Ikan hasil tangkapan cantrang ini umumnya dimanfaatkan pabrik surimi dan dibeli dengan harga maksimal Rp5.000/kg. Adapun tangkapan ikan non target digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak. Hasil Forum Dialog pada 24 April 2009 antara Nelayan Pantura dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, TNI-AL, POLRI, Kemenhub, dan KKP menggambarkan kondisi Cantrang di Jawa Tengah, yaitu jumlah Kapal Cantrang  pada 2004 berjumlah 3.209 unit, meningkat 5.100 unit pada 2007 dan pada tahun berikutnya berjumlah 10.758 unit. Namun, hasil tangkapan per unit (Catch Per-unit of Effort/CPUE) menurun dari 8 ton pada 2004 menjadi 5 ton pada 2007. Dikarenakan overfishing, para nelayan di Pantai Utara Jawa pun mulai bergerak ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) lainnya. Pergerakkan ini bahkan telah tercatat sejak 1970.

Di sisi lain, perwakilan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Riyono menjelaskan bahwa alat tangkap ikan cantrang hanya digunakan di kolong air tanpa menyentuh dasar laut. Sedangkan yang dimaksud Keminfo, cantrang adalah trol (trawl) yang cara kerjanya diseret. Begitu alat dasarnya turun sampai dasar, dia tarik kanan kiri semuanya kena. Cantrang bekerja di kolong air, begitu diturunkan langsung ditarik ke atas tidak diseret. Ini bertentangan dengan pernyataan KKP.

Aturan Penggunaan Cantrang di Norwegia, Contoh Bagi Indonesia

Ilustrasi-penggunaan-cantrang
Ilustrasi-penggunaan-cantrang

Selaras dengan anggapan KKP, penggunaan cantrang menjadi perhatian dunia juga. Sejumlah negara yang melarang seperti negara-negara di uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Selandia Baru dan Australia. Di negara-negara ini, cantrang termasuk dalam kategori trawl dasar. Namun negara dengan penghasilan ikan terbanyak di dunia, Norwegia, melegalkan penggunaan cantrang. Bagaimana bisa begitu?

Norwegia dengan sangat profesional mampu mengatur cara perikanan mereka. Sebuah situs www.fao.org , meliput bagaimana bagusnya manajemen perikanan Norwegia. Kondisi kelautan Norwegia sangat berbeda dengan Indonesia. Laut Norwegia dihuni banyak Salmon Atlantik dan penggunaan alat semacam trawl mampu menangkap banyak ikan salmon dewasa. Selanjutnya penggunaan trawl hanya diperbolehkan pada daerah kelautan yang memiliki terumbu karang yang tidak banyak. Lebih jauh, dalam beberapa situasi Norwegia memungkinkan dalam satu tahun dilakukan penangkapan ikan, namun setahun berikutnya kegiatan penangkapan dihentikan untuk menghidupkan stabilitas alam kembali. Aturan ini tercantum dalam Allowable Catch (Penangkapan yang diperbolehkan). Norwegia juga mengembangkan peralatan perikanan mereka sendiri. Norwegia mematenkan banyak produk tentang peralatan perikanan seperti jaring, fish storage, dll.

Indonesia mampu menanggapi ini secara serius dengan melakukan kerjasama dengan negara maju di bidang perairan, seperti Norwegia. Untuk saat ini Indonesia hanya melakukan kerjasama di bidang ekspor impor perikanan dengan Norwegia, namun dalam pengembangannya, Indonesia mampu belajar banyak dengan Norwegia untuk memajukan perikanan Indonesia kembali. Apapun usaha yang dilakukan pemerintah, entah itu pencabutan cantrang atau tidak, hasil akhirnya adalah agar rakyat tetap mampu melakukan mata pencahariannya di kawasan perairan dengan tanpa merusak alam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…