Pada Selasa (17/9), sidang Paripurna DPR RI telah meresmikan RUU KPK walaupun ditolak oleh beberapa pihak. RUU KPK juga menuai komentar dari para Fraksi Partai Politik di Indonesia. Seluruh fraksi partai pada dasarnya setuju dengan revisi UU KPK tersebut namun terdapat empat Fraksi yang memberi catatan pada poin Dewan Pengawas KPK. Pasca peresmian RUU tersebut bermunculan tagar #ReformasiDikorupsi di media sosial dan menjadi trending topik hingga hari ini. Pihak yang kontra terhadap RUU KPK tersebut menyatakan Lembaga KPK telah ‘”mati” dan reformasi telah dikorupsi oleh DPR RI dan Pemerintah. Benarkah demikian?

Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW ikut menyatakan tidak setuju terhadap hasil revisi RUU KPK yang diresmikan oleh DPR Bersama Presiden tersebut. ICW juga beranggapan dengan adanya RUU KPK poin Dewan Pengawas akan melemahkan Lembaga KPK sebagai Lembaga antirasuah.

Cuitan Lembaga ICW untuk #ReformasiDikorupsi

Inisiatif Revisi Sudah Muncul Sejak 2015

Proses dari revisi UU KPK bisa dibilang memang terlihat cepat dan singkat. Hanya 11 hari mulai dari proses inisiatif DPR untuk melakukan revisi hingga ketuk palu peresmian revisi UU pada hari Selasa, 17 September 2019. Menurut keterangan anggota DPR, rencana perubahan UU KPK ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2015 namun semakin konkret perencanaannya pada tahun 2017. Revisi UU KPK ini juga dianggap sebagai bentuk penguatan UU KPK yang sudah 17 tahun belum pernah dievaluasi kembali menjelang masa waktu DPR.

Tagar Reformasi Dikorupsi Terlalu Dini Diklaim

Berdasarkan ciutan warganet di media sosial, pernyataan #ReformasiDikorupsi bermakna bahwa dengan diresmikannya revisi UU KPK tersebut oleh DPR dan pemerintah akan melemahkan peranan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Tagar ini dimunculkan bersamaan dengan gambar batu nisan dengan karang bunga yg bertuliskan RIP KPK dan berwarna hitam.

Berdasarkan beberapa sumber media, revisi UU KPK yang paling disorot adalah terkait disahkannya Dewan Pengawas untuk KPK. Kehadiran Dewan Pengawas ini dianggap melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi karena KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan menyidikan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat dan pihak yang mengkhawatirkan dengan revisi UU melemahkan Lembaga KPK. Netizen melalui tagar ini mengangap Koruptor akan semakin bebas karena kerja KPK akan dibatasi oleh Dewan Pengawas. Padahal belum kelihatan sosok Dewan Pengawas yang dimaksud pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI sendiri menegaskan bahwa revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR dan Presiden merupakan putusan politik negara yang diberikan mandat dari UUD 1945 dan KPK adalah pelaksananya. Fraksi Partai Politik memberikan catatan umum agar Dewan Pengawas yang dipilih harus diuji kelayakan dan kepatutannya agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan sehingga dapat membatasi ruang KPK dalam bergerak.

Dengan uji kelayakan dan kepatutan ini dianggap dapat membentuk netralitas Dewan Pengawas layaknya Presiden dan DPR yang juga memiliki Dewan Pengawas. Hal yang terpenting adalah melihat siapa saja yang nantinya terpilih menjadi Dewan Pengawas KPK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…