Puan Maharani, perempuan pertama yang dilantik menjadi Ketua DPR RI Periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019) malam kemarin. Puan Maharani baru saja dilantik menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun hari ini Rabu (2/10/2019), massa buruh berdemo didepan gedung DPR-MPR dan ingin bertemu dengan Puan untuk menyampaikan tuntutannya mengenai kesejahteraan buruh.

Sebelumnya Puan sudah melepaskan jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di kabinet Jokowi – Jusuf Kalla. Pelantikan Puan pun mendapat sorotan mengingat ia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai ketua DPR. Ia lalu menyampaikan sejumlah prioritas usai menduduki posisi barunya ini. Salah satunya soal pembahasan 8 Rancangan Undang-undang (RUU) yang sempat tertunda pada DPR periode 2014-2019.


Sekitar 30.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berkumpul di depan gedung DPR menyampaikan tiga tuntutan kepada DPR dan ingin bertemu langsung dengan Ketua DPR. Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengatakan, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Melansir CNNIndonesia.com, demonstrasi hari ini dihadiri elemen buruh seperti :

  • KSPI
  • Serikat Pekerja Metal Indonesia
  • Asosiasi Pekerja Indonesia
  • Serikat Pekerja Nasional
  • Federasi Serikat Pekerja Energi Minyak dan Pertambangan
  • Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan
  • Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Indonesia
  • Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi
  • Komite Aksi Transportasi Online, dan
  • Guru honorer dari elemen PGRI.

Sebelumnya Presiden Jokowi sepakat menyetujui revisi PP No.78 tahun 2015 yaitu tentang kenaikan UMR bagi buruh namun dengan keputusan yang menjadikan buruh senang dan pengusaha juga senang. Hal ini disampaikan Jokowi bersama pimpinan Serikat Pekerja usai melakukan pertemuan seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Jumat (26/4/2019) menjelang Hari Buruh Nasional pada Mei 2019 lalu.

Penolakan kaum buruh juga terjadi terhadap revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh serta menolak upah rendah. Isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga menjadi tuntutan terakhir para buruh mengingat tarif BPJS akan dinaikan Kementerian Keuangan pada Januari 2020 mendatang.

Bagaimana Tanggapan Para Pengusaha?

Bukan kali ini saja buruh turun ke jalan untuk menuntut hak kenaikan gaji, tahun sebelumnya tuntutan kenaikan gaji atau UMR menjadi agenda rutin dalam aksi demo para buruh. Para pengusaha sendiri menganggap bahwa aksi demo buruh ini merugikan pabrik karena tidak ada produksi jika para buruh tidak masuk kerja untuk berdemo.

Disisi lain banyak masyarakat yang berkomentar jika buruh ingin gaji dinaikkan tiap tahun tidak sejalan dengan hasil produksi yang mereka hasilkan dalam bekerja. Apalagi dengan tuntutan pesangon hingga 26 kali gaji sebulan dirasa pengusaha tidak mungkin untuk diberikan.

Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat seperti yang dilansir oleh Liputan6.com, aksi buruh ini akan menghalangi investor masuk ke Indonesia. Pasalnya, investor memperhatikan iklim usaha termasuk di dalamnya hubungan antara buruh dan pengusaha.

Dengan demikian semoga saja para buruh tidak hanya sekedar ikut meramaikan situasi politik di Indonesia saat ini mengingat hari sebelumnya mahasiswa berdemo di depan gedung DPR disusul oleh para pelajar sehingga berakibat kerusuhan. Hari pertama Puan Maharani bekerja sebagai ketua DPR dianggap menjadi kesempatan bagi buruh dengan berharap ketua DPR baru mampu memberikan telinganya untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…