Selain Tol, ini yang sudah dibangun Jokowi

Mendekati Pemilu Pilpres 2019 yang kurang dari sebulan ini, Presiden Joko Widodo selalu menjadi buah bibir masyarakat. Baik dari banyaknya hoax yang muncul hingga berbagai kebijakan yang Ia ambil menimbulkan banyak pro dan kontra dalam sorotan media. Salah satu kebijakan andalannya adalah dengan melakukan pembangunan di bidang infrastruktur secara masif. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan di bidang ini dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Pembangunan infrastruktur hingga ke pulau dan daerah terpencil dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing antardaerah di seluruh Indonesia. Selain itu, infrastruktur yang baik mencerminkan kekuatan politik dan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Masih hangat di benak rakyat Indonesia ketika harus merelakan salah satu wilayahnya diambil oleh Negara Malaysia. Pemerintah Indonesia telah lalai mengelola Pulau Sipadan dan Ligitan sehingga diakui oleh negara yang menyebut diri mereka ‘Saudara Serumpun’ ini. Malaysia melihat celah tersebut dan tanpa sepengetahuan Indonesia melakukan pengembangan pariwisata dan melakukan pengusiran terhadap warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau tersebut. Hal ini mereka lakukan karena mereka merasa telah mengembangkan wilayah tersebut dan ada tindakan administratif dari pemerintah Inggris di kawasan tersebut.

Tentunya kasus ini menjadi cambuk keras bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan pembangunan di daerah terpencil. Jangan sampai ada ‘Sipadan-Ligitan’ lain yang terenggut dari negara ini. Perlu adanya pemerataan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus di pulau Jawa saja tapi di luar jawa yang masih memprihatinkan. Bagi negara Indonesia dengan kondisi geografis yang sangat luas serta jumlah penduduk yang besar, infrastruktur adalah kebutuhan yang peting dan mendesak. Investasi di bidang iinfrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya bisa dirasakan setelah 5 hingga 10 tahun kedepan.

Pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui infrastruktur ‘keras’ dan infrastruktur ‘lunak’. Infrastruktur keras merujuk pada jaringan fisik seperti jalan dan bandara sedangkan infrastruktur lunak berupa pasokan listrik, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kedua jenis infrastruktur ini menjadi perhatian Presiden Jokowi hingga meningkatkan anggaran pemerintah untuk pengembangan infrastruktur. Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya perbaikan infrastruktur, selain meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mudahnya akses antar daerah, iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik bagi para investor. 

Melakukan pembangun di seluruh pelosok negeri tidaklah muda. Seperti di daerah Papua misalnya, pembangunan infrastruktur sangat sulit karena kondisi geografis, cuaca dan masalah keamanan. Meskipun begitu, pembangunan infrastruktur ini harus dilanjutkan agar tidak terjadi ketimpangan kesejahteraan dengan daerah lain. Maka dari itu, apa saja rencana dan pencapain Jokowi dalam membangun infrastruktur di Indonesia selama masa pemerintahannya? Berikut data hasil pembangunan infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikutip CNBC Indonesia, Kamis (14/2/2019):

1. Bendungan

Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 55 bendungan. 14 bendungan telah selesai, sementara 41 lainnya masih dalam proses pengerjaan. Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun 10 bendungan lagi, sehingga nantinya total bendungan yang terbangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 65 bendungan.

2. Irigasi

Sama seperti bendungan, pada tahun 2015 pemerintah memulai pembangunan jaringan irigasi. Hingga tahun 2018, jaringan irigasi yang telah terbangun yakni, 865.389 Hektar (Ha). Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jaringan irigasi seluas 139.410 Ha lagi, dengan demikian total akumulasi jaringan irigasi yang terbangun nantinya, mencapai 1.004.799 Ha.

3. Embung

Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun embung sebanyak 942 buah. Di tahun 2019 ini, pemerintah akan membangun 120 embung lagi, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian nantinya, total embung yang terbangun mencapai 1.062 buah.

4. Jalan

Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018, sepanjang 3.387 Kilometer (Km). Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 Km lagi, jadi total jalan nasional yang telah terbangun nantinya, mencapai 4.119 Km.

5. Jalan Tol

Menyadari pentingnya jalan tol bagi pengiriman logistik, pemerintah terus mengebut pembangunannya mulai tahun 2015. Sampai tahun 2018, jalan tol yang telah terbangun sepanjang 782 Km. Pembangunan terus berlanjut hingga saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol tahun 2019 sepanjang 1.070 Km. Total pembangunan jalan tol nantinya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 1.852 Km.

6. Jembatan

Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, jembatan yang telah terbangun sepanjang 41.063 meter (m). Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jembatan sepanjang 10.029 m lagi, nantinya total panjang jembatan yang terbangun mencapai 51.092 m.

7. Jembatan Gantung

Sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi, yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka pemerintah mulai tahun 2015 sampai 2018 telah membangun 164 unit jembatan gantung. Di tahun 2019, pemerintah masih akan membangun 166 unit jembatan gantung lagi. Total jembatan gantung yang terbangun nantinya, mencapai 330 unit.

8. Sistem Penyediaan Air Minum

Pada tahun 2015 sampai 2018 pemerintah telah berhasil meningkatkan akses air minum layak, melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan kapasitas total 21.500 Liter per detik (Lt/dtk). Untuk tahun 2019, pemerintah masih akan membangun SPAM tambahan, sebesar 3.173 Lt/dtk. Nantinya, total SPAM yang terbangun mencapai 24.673 Lt/dtk.

9. Sanitasi dan Persampahan

Tahun 2015 sampai 2018 pemerintah telah merealisasikan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 9,8 juta Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan penambahan penanganan sanitasi dan persampahan sebanyak 2,6 juta KK. Dengan demikian, total penanganan sanitasi dan persampahan mencapai 12,4 juta KK.

10. Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil menangani 23.407 Ha kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah masih punya PR di tahun 2019 untuk menangani 888 Ha kawasan kumuh. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 Ha.

11. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara

Pemerintah telah membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten/ kota, dan 3 provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan akan ada 4 unit lagi. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.

12. Venue Asian Games

Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar se-Asia. Pasalnya, pemerintah telah membangun 79 venue Asian Games. Bahkan, 33 venue di antaranya tersebar, di mana 18 venue terbangun di DKI Jakarta, 4 venue di Sumatera Selatan, dan 11 venue lainnya di Jawa Barat.

13. Perumahan

Pemerintah tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur nasional, tapi juga memberikan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, perumahan yang telah terbangun sebanyak 3.542.318 unit. Di tahun 2019, pemerintah akan membangun 1,25 juta unit perumahan lagi.

14. Rumah Susun

Pada tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun rumah susun sebanyak 756 tower, dengan total 43.158 unit. Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun sebanyak 137 tower, dengan total 6.873 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan rumah susun bagi masyarakat yang membutuhkan, sebanyak 893 tower, dengan total 50.031 unit.

15. Rumah Khusus

Pemerintah selalu memperhatikan para anggota TNI-Polri, masyarakat di daerah pedalaman dan daerah tertinggal, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Buktinya, sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah membangun 22.333 unit rumah khusus untuk mereka. Pembangunan akan terus berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 2.130 unit rumah khusus. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan rumah khusus sebanyak 24.463 unit.

16. Rumah Swadaya

Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh pemerintah telah mencapai 494.169 unit pada tahun 2015 sampai 2018. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat miskin. Tidak berhenti sampai di situ, pembangunan BSPS masih berlanjut meski telah memasuki akhir masa jabatan Presiden Jokowi tahun ini, sebanyak 206.500 unit. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan BSPS bagi masyarakat miskin, sebanyak 700.699 unit.

Beberapa tahun terakhir Papua menjadi fokus pembangunan di kawasan timur Indonesia. Deretan megaproyek infrastruktur sedang dibangun, diantaranya Trans Papua yang membentang dari Sorong, Papua Barat ke Merauke, Papua. Selanjutnya jembatan Holtekamp yang menghubungkan Holtekamp dan Hamadi. Pemerintah juga membangun infrastruktur kelistrikan dan bandara cantik di tanah Papua.

Negara maju dipastikan memiliki infrastruktur yang baik. Indonesia sebagai negara yang luas memerlukan banyak infrastruktur dalam rangka mewujudkan negara yang maju. Percepatan pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini dikarenakan konektivitas yang semakin baik sehingga mempermudah masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Selain meningkatkan konektivitas, infrasruktur dapat mendukung ketahanan pangan dengan membangun bendungan dan embung. Dalam menopang produktivitas, pemerintahan Jokowi juga berupaya memenuhi akses terhadap komunikasi dan teknologi. Caranya, dengan perluasan cakupan jaringan dan telekomunikasi. Salah satu proyek untuk mendukung misi tersebut adalah jaringan tulang punggung serat optik nasional bernama ‘Palapa Ring’.

Walau berbagai pro kontra dalam pembangunan infrastruktur masif di era Jokowi terkait pendanaan dan menejemen resikonya, namun masyarakat lambat laun dapat menikmati hasilnya. Tidak ubahnya pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pembangunan infrastruktur Indonesia itu sendiri juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk daerah tersebut dan wilayah lain yang terlibat. Dengan terbukanya akses untuk menjangkau berbagai daerah, akan muncul kemudahan dalam arus pengiriman barang baik dari dalam maupun luar daerah yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah tersebut. Proyek ketenagalistrikan sudah berhasil menerangi jutaan rumah. proyek air bersih dan irigasi telah mampu memenuhi kebutuhan air bersih jutaan rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Dua Prajurit TNI AD Kembali Gugur Dalam Kontak Senjata Dengan OPM

Papua (RakyatRukun.com) – Anggota Kopassus asal Dairi, Sumut, Lettu Inf Erizal Zuhri …