Ketua Majelis Hakim Sidang Sengketa Pilpres, Anwar Usman tegaskan Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) independensi dalam pembukaan sidang pertama pada hari ini Jumat (14/6) tepat pada pukul 09.00 WIB. Anwar Usman menyampaikan bahwa sidang sengketa Pilpres ini merupakan sidang yang sifatnya speedy trial (cepat) untuk itu pemohon, termohon dan Bawaslu untuk menggunakan kesempatan yang sama yang diberikan oleh MK. Sidang yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia juga akan disaksikan oleh masyarakat yang ada diluar negeri. Sidang ini saksikan oleh Allah, sehingga Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa MK tidak tunduk dan takut kepada siapapun. Dan MK tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun, melainkan hanya tunduk kepada Konstitusi dan perundang-undangan yang sesuai dengan Konstitusi.

Baik untuk pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu diharapkan tidak mengeluarkan pernyataan atau keterangan yang akan mengarah terhadap penghinaaan terhadap Mahkamah Konstitusi dan menjaga marwah institusi Mahkamah Konstitusi.

Bambang Widjojanto sebagai ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi membacakan pokok-pokok permohonan penggugat atas sengketa dugaan kecurangan Pilpres 2019 di depan publik pada sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum BPN mengajukan sengketa hasil Pilpres terhadap KPU. Objek sengketanya disampaikan adalah pembatalan terhadap hasil Pilpres 2019 oleh KPU. Tim Hukum BPN mengingatkan MK sebagai Guardian of The Constitution yang bermakna sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan agar benar-benar dapat memberikan harapan bagi para pencari keadilan. Setiap keputusan dari MK akan dipertanggung jawabkan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah.

Permohonan yang diajukan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BPN, Bambang Widjojanto di depan Majelis MK antara lain:

  1. Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing calon yaitu Jokowi-Ma’ruf sebesar 85.376.362 suara (55,50%) dan 68.650.239 (44,50%). Bahwa penetapan suara tersebut tidak sah, yang sebenarnya ditetapkan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum dan disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan presiden petahana calon presiden 01.
  2. Menemukan Cawapres 01, K.H. Ma’ruf Amin belum meninggalkan jabatannya sebagai pejabat BUMN, tidak sesuai dengan Undang-undang Pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden.
  3. Informasi tentang jumlah kekayaan Calon Presiden 01, Joko Widodo yang diumumkan oleh KPU berdasarkan LHKPN tidak seimbang dengan jumlah dana kampanye yang dikeluarkan oleh Joko Widodo. Serta ada sumbangan kampanye yang diterima oleh Capres dan Cawapres 01 melebihi batas sumbangan kampanye yang seharusnya. Selain itu Tim Prabowo menemukan adanya penyamaran identitas penyumbang dana kampanye calon 01.

Selain dari permohonan kuantitatif diatas, Tim Prabowo juga memberikan permohonan kualitatif tentang adanya kecurangan netralitas ASN dan kecurangan penyalahgunaan wewenang dan program kerja petahana nomor urut 01 yang merupakan Presiden RI. Menurut pakar hukum tata negara dalam wawancara dengan Kompas TV, opini apa saja boleh terlempar dalam sidang, namun segala sesuatunya harus ada bukti dan faktanya.

1 Komentar

  1. Narasi emang bisa macam2, buktinya perlu ditunjukkan secara fisik. Narasi bisa mempengaruhi pikiran masyarakat yang tidak rasional. Masyarakat perlu berpengetahuan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…