Sistem pendidikan di Indonesia memang masih belum stabil dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal yang ditingkatkan dan ada pula yang dihilangkan karena tidak sesuai dengan kebutuhan para pelajar. Penting bagi kita untuk mengetahui perkembangan sistem pendidikan ini. Demi mempersipakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas, peran sistem pendidikan di tanah air sangatlah besar. Lantas, bagaimana dan seperti apa sistem pendidikan di Indonesia saat ini?

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dibuka pada Senin (17/6/2019). Seperti tahun lalu, PPDB SMA menggunakan sistem zonasi yang membuat calon peserta didik baru ( CPDB ) berdomisili terdekat dengan sekolah tujuan akan lebih menguntungkan. Kuota PPDB SMA terbagi menjadi tiga jalur, yakni jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan dinas orangtua. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.

Sistem Zonasi Harus Diiringi Pemeratan Kualitas Sekolah

Jalur zonasi menampung 90 persen, jalur prestasi 5 persen, sedangkan jalur perpindahan dinas orangtua 5 persen. Dari 90 jalur zonasi tersebut, 20 persennya adalah kuota keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Bila kuota jalur perpindahan orangtua tidak mencapai 5 persen maka akan dialihkan untuk kuota jalur prestasi.

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Berdasarkan Permendikbud nomor 51/2018 diatur PPDB melalui sistem zonasi.

Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar dari semua jalur penerimaan. Misalnya, di PPDB SMA Jawa Timur, kuota jalur zonasi adalah 50 persen, sedangkan di PPDB DKI Jakarta kuota yang disediakan untuk zonasi adalah 60 persen. Sistem seleksi PPDB zonasi dilakukan dengan cara pemeringkatan, yang berbeda-beda di setiap provinsi. Akan tetapi, umumnya, pemeringkatan untuk jalur zonasi dilakukan dengan jarak, nilai UN, usia peserta didik, dan waktu mendaftar.

Namun demikian, banyak yang mengeluhkan tentang sistem ini. Diberitakan oleh nasional.kompas.com, Ombudsman Republik Indonesia mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang tidak puas dengan sistem zonasi dalam PPDB. Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai banyak orangtua murid yang ingin anaknya tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah yang dianggap favorit meskipun sekolah itu berjarak relatif jauh dari tempat tinggalnya. Suaedy menilai hal ini disebabkan oleh fasilitas dan mutu sekolah yang belum merata.

“Mentalitas favoritisme itu disebabkan kurangnya penyebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh pelosok Indonesia sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan anaknya,” kata Suaedy dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6/2019).

Suaedy mengatakan, Ombudsman mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan. Namun, pemerintah perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih konkret di Tanah Air.

“Pemerintah juga secara keseluruhan perlu bekerja sama lebih koordinatif dengan pemerintah daerah dalam usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan tersebut,” kata dia.

Selain itu, Ombudsman RI juga menyoroti Kemendikbud yang kurang melakukan sosialisasi terkait sistem zonasi ini. Menurut dia, seharusnya Kemendikbud melakukan sosialisasi yang lebih gencar agar masyarakat bisa paham. Ia meminta Kemendikbud tegas dalam menegakkan aturan tentang sistem zonasi, tetapi juga komunikatif dengan masyarakat dan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah sehingga tujuan yang baik dalam penerapan zonasi tersebut akan dipahami oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Kelemahan Sistem Zonasi Sekolah

Ombudsman RI menyoroti penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Ombudsman menilai ada beberapa kelemahan dalam penerapan sistem tersebut.

Kelemahan pertama, menurut Ombudsman, adalah sosialisasi sistem zonasi yang kurang gencar ke masyarakat. Kemendikbud dan Dinas Pindidikan kurang melakukan sosialisasi sehingga masyarakat belum mengerti tujuan dan manfaatnya. Ombudsman juga menemukan memodifikasi sistem tersebut, namun menyimpang dari tujuan utamanya. Selanjutnya Kemendikbud juga kurang berkoordinasi dengan Kemendagri dalam penerapan sistem zonasi sehingga beberapa kepala daerah masih melakukan modifikasi sistem zonasi yang menyimpang dari tujuan utama sistem tersebut.

“Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah kurang gencar dalam mensosialisasikan Permendikbud yang baru sehingga masih menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat,” kata anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6/2019).

Ombudsman juga meminta Mendikbud Muhadjir Effendy tegas dalam menegakkan aturan tentang sistem zonasi. Muhadjir juga semestinya komunikatif dengan Kemendagri serta pemerintah daerah dalam menerapkan sistem tersebut.

Selain itu, Ombudsman menyoroti soal kisruh yang terjadi di daerah mengenai tata cara pendaftaran. Ombudsman menilai kisruh tersebut terjadi karena sosialisasi tidak dilakukan dengan gencar. Pendaftaran sekolah seharusnya telah dilakukan dengan sistem daring atau online yang telah diatur sesuai dengan zonasinya. Berkas calon siswa dibawa ke sekolah dalam rangka verifikasi data, bukan untuk pendaftaran siapa yang paling duluan.

Ombudsman menyadari bahwa masyarakat masih terjebak dengan predikat sekolah favorit. Menurut Ombudsman, predikat tersebut menjadi sebuah kendala karena pemerataan fasilitas sekolah belum terjadi. Sistem zonasi ini seharusnya diiringi denga pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan di semua wilayah sehingga tidak ada yang berjuluk sekolah favorit.

Sebelumnya diberitakan, tak sedikit orang tua yang tidak setuju dengan penerapan PPDB dengan sistem zonasi. Sebagian orangtua siswa merasa dirugikan dengan aturan zonasi. Setelah anaknya bertahun-tahun menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan sekolah pilihan, para orang tua itu merasa impiannya kandas.

Pada beberapa kasus pelaksanaan PPDB, polemik yang dialami orang tua muncul. Terutama tidak adanya slot siswa jalur pindah tugas orang tua yang bekerja sebagai karyawan swasta. Saat ini jalur pindah tugas orang tua hanya berlaku untuk anak aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI atau Polri.

Kelebihan Sistem Zonasi Sekolah

Pemerintah tentunya telah melakukan penelitian dan pertimbangan terkait penetapan sistem zonasi sekolah ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi itu guna memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Ini akan menjamin semua anak mendapatkan pendidikan dengan memerhatikan jarak dari rumah ke sekolah.

Pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri bertujuan dalam layanan publik. Karena itu, Muhadjir menetapkan sistem zonasi dalam PPDB di setiap sekolah. Dengan begitu, keluarga yang kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya di sekitar rumah, sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi.

“Apabila seorang anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak mendapat sekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah karena kendala biaya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengajak para orang tua untuk mengubah cara pandang dan pola pikir mengenai sekolah unggulan. Karena menurutnya sekolah unggulan itu hanya identik dengan siswa yang pintar dan berekonomi menengah ke atas. Ia pun meminta sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali.

Predikat sekolah unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Sekolah, khususnya sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali. Prestasi itu tidak diukur dari asal sekolah, tetapi masing-masing individu anak yang akan menentukan prestasi dan masa depannya. Pada dasarnya setiap anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri. Dan kalau itu dikembangkan secara baik itu akan menjadi modal untuk masa depan

Sistem zonasi ini tidak hanya berlaku dalam PPDB. Nantinya sistem ini juga akan dipakai untuk redistribusi tenaga pendidik. Hal ini diharapkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi.           

Meskipun demikian, Mendikbud mengakui pada pelaksanaan PPDB tahun lalu, sistem zonasi masih kurang baik sehingga masih perlu evaluasi dan perbaikan. Dalam upaya memperbaiki sistem zonasi, hendaknya juga melakukanakan pendeteksian wilayah mana saja yang harus ditangani. Mulai dari persebaran guru, fasilitas yang belum merata, dan juga jumlah siswa yang tidak merata. Jangan sampai sistem zonasi sekolah ini justru menyulitkan para orangtua yang akan menyekolahkan anaknya. Sistem zonasi sekolah haruslah diiring dengan pemerataan kualitas dan mutu pendidikan sehingga Indonesia dapat mencetak banyak generasi penerusnya yang handal. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Pegawai Rutan Makassar Mengikuti Upacara Gabungan Dalam Memperingati Hari Bela Negara

Jakarta (RakyatRukun.com) – Memperingati Hari Bela Negara, Kepala Rutan Kelas I Maka…