Beredar selebaran akan adanya aksi akbar mulai tanggal 24 sampai 28 Juni 2019 di seluruh ruas jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Aksi itu bertajuk “Halal Bi Halal Akbar 212”. Melansir Viva.co.id, selebaran itu juga menyebut aksi akan digelar selama tanggal tersebut dari jam 09.00 WIB hingga 18.00 WIB setiap hari. Aksi itu disebut akan super damai, berupa kegiatan berzikir, berdoa serta bersolawat. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya menegaskan aksi massal di jalan protokol di depan Gedung MK tidak akan  diperkenankan. Ada aturan yang melarangnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menegaskan bahwa aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak mana pun dilarang, karena melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Pasal 6 yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain.

Kegiatan tersebut diwarnai dengan kegiatan agama seperti berzikir, berdoa serta bersolawat, oleh sebab itu sebaiknya tidak dilakukan di protokol jalan khususnya di depan gedung MK, melainkan di tempat lain seperti mesjid agar kerumunan massa tidak menggangu aktivitas masyarakat. Belajar dari kerusuhan di Bawaslu beberapa minggu lalu juga disebutkan merupakan aksi damai, namun tetap saja ada perusuhnya. Hal ini jugalah alasan polisi untuk tidak memberikan izin terkait isu adanya rencana Halal Bihalal Akbar 212.

Berbeda dengan BPN Prabowo-Sandi yang justru mengatakan bahwa aparat polisi tidak perlu alergi dengan aksi unjuk rasa. Dilansir dari Detik.com, PA 212, GNPF, dan sejumlah organisasi lain akan menggelar aksi mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 28 Juni, saat pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan aparat keamanan tidak perlu alergi dengan aksi unjuk rasa. Menurut dia, aksi damai ini perlu disikapi dengan bijaksana. Sebab, kata Sodik, aksi damai ini merupakan hak konstitusi warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Ia berharap aparat keamanan dan para warga yang berdemonstrasi saling menghormati.

MK Sudah Tegaskan Independensi

Pada pembukaan sidang pertama, Ketua Majelis Hakim Sidang Sengketa Pilpres, Anwar Usman tegaskan Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) independensinya. Anwar Usman menyampaikan bahwa sidang ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia juga akan disaksikan oleh masyarakat yang ada diluar negeri. Sidang ini saksikan oleh Allah, sehingga Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa MK tidak tunduk dan takut kepada siapapun. Dan MK tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun, melainkan hanya tunduk kepada Konstitusi dan perundang-undangan yang sesuai dengan Konstitusi (Baca Juga : Sidang Sengketa Pilpres Pertama. Ini Tuntutan Tim Prabowo).

Selama kurang lebih 2 minggu persidangan yang dilakukan MK dan disiarkan secara langsung, rasanya kurang bijak jika masyarakat Indonesia tidak menghargai jerih payah para hakim beserta jajarannya untuk menyelesaikan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 ini. Selayaknya masyarakat juga dapat menilai sendiri fakta-fakta yang terjadi berdasarkan penjelasan dari para saksi ayg dihadirkan oleh pihak pemohon dan termohon. Lantas apalagi yang menjadi tuntutan masyarakat? Jika negara kita terus menerus mempermasalahkan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam Pilpres ini, kapan negara kita akan focus terhadap program-program kerja. Kita menghabiskan energi untuk terus menuntut dan menuntut yang dianggap suatu keadilan. Adil atau tidaknya sudah akan diputuskan oleh pihak yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi. Mari kita sama-sama hargai itu. Masyarakat yang cerdas dan berakhlak baik tidak akan mudah dipecah belah. Tidak usah membawa urusan agama dalam politik. Hal tersebut justru akan memecah belah bangsa kita, bangsa Indonesia. Sudahlah, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak perlu diintervensi lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…