Pada hari Selasa (26/3), seperti yang dilansir di detik.com, Tarif MRT Jakarta telah diputuskan sebesar Rp 10.000/10 km. Tarif Rp 10.000 untuk 10 km berasal dari dua komponen, yakni boarding fee yang dipatok sebesar Rp 1.500 ditambah unit price per kilometer (harga per kilometer) sebesar Rp 850 dikalikan jarak. Adapun tarif minimal MRT Jakarta ditetapkan sebesar Rp 3.000. Artinya tap in dan tap out di stasiun yang sama nantinya akan dikenakan tarif minimum tersebut. Sedangkan tarif maksimal MRT Jakarta adalah Rp 14.000 untuk rute Lebak Bulus-Dukuh Atas dan Lebak Bulus-Bundaran HI. Tarif ini disinyalir naik dari rencana awal. Sebelumnya perumusan tarif adalah Rp8.500 untuk 10 Km.

Dengan diputuskannya tarif tersebut sebagai tarif akhir, kemudian muncullah pertanyaan. Mengapa tarif MRT mahal? Apakah pendekatan tarif ini tepat untuk warga Jakarta?

Diliput dari cnnindonesia.com, Para pengamat pun menilai tarif ini masih mahal. Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan beranggapan bahwa biaya tersebut masih tergolong mahal. Biaya itu belum memasukkan komponen tarif transportasi dari rumah menuju stasiun MRT. Idealnya biaya transportasi masyarakat berkisar 15-20 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika mengacu UMP DKI Jakarta pada 2019 sebesar Rp3,94 juta maka alokasi untuk transportasi masyarakat di kisaran Rp591 ribu-Rp788 ribu. Begitu juga pendapat dari pengamat transportasi dan perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Dia berpendapat bahwa tarif MRT sebesar Rp8.500 per 10 km terjangkau bagi masyarakat yang tidak membutuhkan moda transportasi lainnya. Namun, akan berbeda cerita jika penumpang harus berpindah angkutan untuk menuju ke tempat kerja. Padahal tarif akhir naik dari Rp8.500 ke Rp10.000.

Tarif ini sebenarnya sudah melebihi dari rencana pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta pernah menyatakan bahwa 60-65 persen dari tarif tiket disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 35-40 persen ditanggung masyarakat. Sehingga tarif akhir yang nantinya kita bayar itu sebenarnya sudah disubsidi pemerintah DKI Jakarta sebesar 60%-65%.

Namun jika kita bandingkan dengan negara lain, sebenarnya tarif ini sudah termasuk signifikan. Dibandingkan dengan negara lain, perbandingan tarif MRT Jakarta masih sesuai dibandingkan dengan pendapatan perkapita Jakarta.

Menurut pendapat Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal , tarif MRT relatif sudah sesuai dengan harapan. Sebab, kehadiran MRT menambah opsi transportasi publik yang bisa digunakan masyarakat, meski membebani Pemprov DKI Jakarta dengan subsidi. Penetapan tarif ini sebenarnya sudah sesuai dengan sasaran. Namun kelemahan transportasi publik di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga adalah integrasi sistem transportasi masih minim. Sementara, sistem transportasi negara-negara tetangga, terutama yang berbasis kereta dan bus saat ini sudah terintegrasi. Sehingga untuk pergi ke tempat tertentu masih membutuhkan dana tambahan untuk alih transportasi.

Jadi kenaikan tarif MRT dari yang direncanakan ini bukan tanpa sebab. Pemerintah menjembatani dengan cara terbaik agar subsidi pemerintah mampu disesuaikan dengan alokasi APBD. Pemerintah tidak mungkin membuat dana semurah mungkin untuk masyarakat namun tidak mempertimbangkan subsidi dari Pemerintah. Lagipula harga ini sangat masuk akal karena mempertimbangkan jalur darat yang kemungkinan macetnya tinggi. PR yang selanjutnya harus dilakukan pemerintah adalah integrasi MRT dengan alat transportasi lain. Dengan integrasi yang terpadu, penggunaan alat transportasi pribadi bisa lebih kecil dan kepercayaan masyarakat kepada transportasi umum pun semakin membaik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…