Jakarta, RakyatRukun.com – Batas waktu pelaporan SPT untuk WP perorangan adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata WP mengalami kesulitan teknis untuk melaporkan SPT-nya, surat permohonan perpanjangan waktu bisa diajukan. 

Untuk bisa mendapatkan kelonggaran ini, WP harus memenuhi syarat-syarat khusus, termasuk sanksi administrasi pungutan bunga dan memberi pernyataan tertulis tentang besaran pajak yang harus dibayar.

Denda Telat Lapor SPT

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, WP orang pribadi yang tidak melaporkan SPT-nya pada waktu yang telah ditetapkan akan dikenai denda Rp. 100.000.

Adapun WP badan yang terlambat melapor terancam denda 10 kali lebih besar daripada WP pribadi, yakni Rp. 1.000.000 setiap tahunnya.

Denda telat lapor SPT berlaku berkelanjutan. Maksudnya, jika WP tidak melaporkan SPT selama tiga tahun, ia akan dikenai denda yang telah ditetapkan itu dikalikan jumlah tahun laporan yang tidak dilakukan. 

Misalnya, WP orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT selama tiga tahun maka dia akan dikenai denda Rp 300.000. Jika terlambat atau tidak melaporkan SPT sehingga membuat jumlah tagihan semakin bertambah, WP akan menerima Surat Tagihan Pajak beserta besaran yang harus dibayarkan.

Pembayaran denda ini memiliki tenggat waktu tertentu. Rentang tenggatnya satu bulan hingga dua bulan, terhitung sejak tanggal penerbitan surat.

Jika sampai akhir tenggat waktu tersebut denda belum juga dibayarkan, WP akan menerima Surat Paksa sebagai bentuk tagihan lanjutan.

Laporan SPT Masih Diterima Sekalipun Sudah Lewat 31 Maret

Ditjen Pajak pasti masih menerima semua laporan SPT sekalipun sudah lewat tenggang waktu 31 Maret. Laporan SPT yang telat tidak harus menunggu jadwal pelaporan tahun berikutnya. Begitu ingat dan atau sempat, laporkan saja SPT Anda.

“SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi tetap akan diterima sampai kapan pun, termasuk lewat e-filing juga bisa, walaupun terlambat,” ujar Direktur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama seperti yang dilansir dari Kompas.com.

Hestu menegaskan, laporan juga akan diterima meski wajib pajak belum membayar denda Rp 100.000 per tahun keterlambatan.

“Sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan itu akan ditagih oleh KPP dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” kata dia.

Untuk denda tersebut, wajib pajak bisa membayarnya belakangan setelah ada tagihan dari kantor pelayanan pajak.

“Jadi, wajib pajak yang terlambat nantinya menunggu STP itu baru membayar sanksi tersebut,” sambung Hestu.

1 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

6 Sekolah internasional di Jakarta ditutup sementara karena Corona

Jakarta (RakyatRukun.com) – Sejumlah sekolah internasional mengambil tindakan dengan…