Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ia akan lebih berani mengambil resiko jika dinyatakan menang pemilu 2019 dan kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua. Hal ini dikarenakan Jokowi sudah tidak memiliki beban dalam lima tahun kedepan. Diketahui bahwa presiden dan wakil presiden tak bisa menjabat lebih dari dua periode sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya mereka dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan memiliki beban kepada bangsa dan negara Indonesia pada lima tahun mendatang. Sebab, ia merasa sudah tidak bisa lagi mengikuti pesta demokrasi sebagai calon presiden pada 2024. Hal tersebut diungkapnya saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 untuk penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2020 sekaligus Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045 di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi (pada 2024). Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan,” ujar kepala negara saat memberikan sambutan pada acara tersebut.

Alasan Tidak Ada Beban

Pengumuman resmi hasil Pilpres 2019 masih belum ditetapkan oleh KPU. Guguatan yang diajukan tim BPN pun masih dalam proses MK. Meskipun begitu, banjir ucapan selamat atas kemangan pasangan Jokowi-Ma’ruf kian berdatangan, baik dari pendukung Jokowi hingga para pemimpin negara. Sebelumnya, Jokowi sebenarnya lebih memilih untuk tidak memberikan klaim kemenangan di Pilpres 2019 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei. Ia menekankan kepada para pendukungnya untuk menunggu pengumuman hasil resmi dari KPU.

Namun, pernyataannya tak bisa kembali menjadi capres pada 2024 tersebut menjadi penanda bahwa Jokowi sudah mendeklarasikan kemenangan secara tersirat. Lantas, apa yang mendasari Jokowi berkata demikian?

Atas dasar merasa tak bisa lagi jadi capres pada 2024 mendatang, Jokowi pun menegaskan akan menggunakan kesempatan membangun Indonesia semaksimal mungkin.

“Saya dalam lima tahun ke depan insyaAllah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi keputusan yang miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa,” kata Jokowi saat menghadiri halal bihalal dengan Aktivis 98, di Jakarta, Minggu.

Beban Apa yang Dimaksud?

Bila dilihat dari sudut pandang seorang presiden yang ingin kembali menjabat, boleh jadi beban yang dimaksud adalah menjaga peluang terpilihnya kembali di periode kedua. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak populer atau kebijakan strategis yang akan mengagetkan pihak tertentu terpaksa  ditahan untuk tidak dikeluarkan di periode pertama.

Dalam 5 tahun periode pertamanya, Jokowi gencar melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur. Tentu saja tidak semua proyek infrastruktur bisa rampung dalam kurun waktu 5 tahun kepemimpinan (1 periode) tersebut. Jokowi berusaha keras agar terpilih kembali 2 periode agar seluruh infrastruktur yang telah di kerjakan bisa diselesaikan hingga bermanfaat untuk rakyat. Disamping itu Jokowi dalam 5 tahun kedepan akan berupaya agar hutang negara ketika selesai jabatan dalam rasio yang wajar.

Selain itu, ada kedudukan oposisi dan pendukungnya yang selalu menyoroti kinerja pemerintahan. Hoax, fitnah, dan isu sara selalu digoreng dari pihak oposisi. Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, akan selalu dipandang negatif oleh oposisi. Hal ini menjadikan beban pada diri Jokowi untuk mengambil kebijakan strategis yang sesuai dikarenakan banyaknya tekanan. Oposisi akan mengeluarkan pernyataan yang membuat rakyat memandang sebelah mata bahkan pesimis dengan program pemerintah. Oleh karena itu, beban tersebut membuat Jokowi berhati-hati jika ingin memenangkan suara rakyat kembali.

Kebijakan Yang Akan Diambil

Jokowi mengajak seluruh pihak mengoreksi apa saja yang masih harus dikerjakan, masih kurang atau harus diselesaikan kedepan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta tidak ada lagi politik SARA dalam pemilu mendatang yang dapat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Jokowi mengatakan, salah satu kebijakan tak populer yang bisa jadi ia lakukan nanti adalah menutup lembaga-lembaga yang selama ini tidak memberikan kontribusi kepada negara. Menurut Jokowi, langkah ini penting untuk menghapus rantai birokrasi yang kerap membuat proses perizinan panjang dan berbelit-belit.

“Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya,” kata dia.

Jokowi menyebut masalah perizinan yang berbelit-belit membuat ekspor dan investasi Indonesia kedodoran. Hal itu berujung pada defisit neraca perdagangan. Padahal menurut Jokowi, banyak investor yang sudah datang dan berniat menanamkan investasinya ke Indonesia. Hanya saja, perizinan masih bertele-tele baik di pusat dan daerah sehingga membuat para investor itu balik badan.

“Nanti kalau perlu enggak usah pakai izin. Jengkel saya. Kalau lingkup kota atau provinsi sanggup saya layani sendiri,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menilik Kembali Janji Jokowi

Pada masa kampanye lalu, masing-masing capres saling melontar janji kepada masyarakat. Jokowi dalam berbagai kesempatan menyampaikan visi dan misi jika Ia kembali terpilih untuk memimpin negeri ini. Joko Widodo-Ma’ruf Amin memiliki visi terwujudnya Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selain itu, ada sembilan misi yang disampaikan paslon nomor satu ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatrabat dan tepercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pasa seluruh warga

8. Pengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam debat perdana Pilpres 2019 dapat dirangkum komitmen Jokowi terhadap negara sebagai berikut:

1. Berkomitmen menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu.

2. Akan memerintahkan aparat menindak tegas pelaku persekusi.

3. Membekali aparat dengan pengetahuan tentang HAM.

4. Merevisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM.

5. Memperbaiki aparat yang tidak memberikan pengayoman kepada masyarakat.

6. Mempertaruhkan reputasi untuk perbaikan bangsa.

Indonesia merupakan negara besar dengan beragam persoalan yang juga besar. Jangan pernah sekali-kali memandang Indonesia kecil karena diatasnya ada kemajemukan yang saling berinteraksi. Jika Jokowi terpilih kembali untuk 1 periode selanjutnya tentu masyarakat berharap agar program yang telah Jokowi canangkan selama 5 tahun kepemimpinan sebelumnya dapat terselesaikan dengan baik. Tidak ada beban lagi bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan tanah air.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…