Jakarta (RakyatRukun.com) – Dengan pertimbangan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memandang perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara.

Atas pertimbangan tersebut, pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Menurut Perpres ini, Kementerian Negara terdiri atas:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  5. Kementerian Sekretariat Negara
  6. Kementerian Dalam Negeri
  7. Kementerian Luar Negeri
  8. Kementerian Pertahanan
  9. Kementerian Agama
  10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  11. Kementerian Keuangan
  12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  13. Kementerian Kesehatan
  14. Kementerian Sosial
  15. Kementerian Ketenagakerjaan
  16. Kementerian Perindustrian
  17. Kementerian Perdagangan
  18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  20. Kementerian Perhubungan
  21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  22. Kementerian Pertanian
  23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  33. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
  34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Kementerian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Koordinator,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres ini.

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam angka 6, angka 7, dan angka 8, menurut Perpres ini, adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.

Sedangkan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 2I, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26, menurut Perpres ini, adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II.

Adapun  Kementerian sebaimana dimaksud angka 5, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34, menurut Perpres ini, adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III.

Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II, dan Kementerian Kelompok III

Perpres ini menegaskan, Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

“Tugas kementerian sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional,” bunyi Pasal 4 ayat (2) Perpres ini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Sedangkan Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II juga menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan b. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

“Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian,” bunyi Pasal 5 ayat (4) Perpres ini. Sedangkan Kementerian Kelompok III, menurut Perpres ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Kelompok III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

“Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kementerian Kelompok III juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian,” bunyi Pasal 32 ayat (2) Perpres ini.

Kementerian Koordinator

Kementerian Koordinator, menurut Perpres ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

“Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden,” bunyi Pasal 48 ayat (2) Perpres ini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya; b. pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan g. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Menteri dan Menteri Koordinator melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Perpres ini, Menteri dan Menteri Koordinator harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2O15 tentang Organisasi Kementerian Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 98 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 24 Oktober 2019.

Artikel ini telah diberitakan oleh setkab.go.id dengan judul “Perpres No. 68/2019: Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Kelompok I, II, III dan Kementerian Kordinator”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…