Tujuh Pos Lintas Batas Negara di masa Jokowi-JK

Total anggaran untuk membangun pos lintas perbatasan itu mencapai Rp 943 miliar. Pembangunan tersebut sesuai dengan Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, 7 lokasi PLBN yang telah dibangun diantaranya PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya PLBN Motaain, Motamasin dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta PLBN Skouw di Provinsi Papua. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.

Di tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan menurut rencana akan ada 4 lokasi lagi yang akan dibangun karena pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 11 PLBN yang diharapkan dapat selesai pada Agustus 2019. Pembangunannya dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1/2019 tentang Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pemerintah siap mengeluarkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk membangun empat PLBN tersebut. Saat ini, keempat pos sudah menyelesaikan tahap lelang dan siap untuk memasuki tahap pembangunan. 

Direktur Jenderal Cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga menjabarkan empat pos tersebut, yaitu PLBN Terpadu Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dan PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu, dua PLBN lagi berada di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu PLBN Terpadu Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan dan PLBN Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan sudah membangun 999,5 kilometer Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) serta Jalan Administrasi. Dalam program pengamanan perbatasan, Kemhan telah membangun 999,5 kilometer JIPP dan Jalan Administrasi di sepanjang perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan.

Untuk melengkapi infrastruktur itu Kemhan juga telah membangun Pospamtas, Border Sign Post (BSP), dan pilar perbatasan. Pembangunan komponen pertahanan di perbatasan itu juga diperkuat dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI yang mencapai 61,8 persen. Pengamanan di perbatasan menurut Ryamizard perlu dilakukan sebagai bagian dari membangun profesionalisme TNI yang berujung pada membangun kedaulatan negara di wilayah sendiri.

Sementara itu, pada tahun depan, pemerintah berencana membangun tujuh pos lintas batas lagi dengan anggaran sekitar Rp1,3 triliun. Tujuh pos tersebut merupakan pembangunan tahap dua dari total 11 pos lintas batas yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Tujuh pos lintas batas yang akan dibangun pada tahun depan, yakni PLBN Terpadu Serasan di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau, PLBN Terpadu Sei Kelik di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan PLBN Terpadu Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Bovel Digul, Provinsi Papua. Kemudian, dua pos di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan dan PLBN Terpadu Labang di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Lalu, dua pos di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni PLBN Terpadu Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dan PLBN Terpadu Napan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

PANGAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Logistik tidak dapat memenangkan pertempuran. Tetapi tanpa logistik pertempuran tidak dapa…